MAZHAB SEJARAH

MAZHAB SEJARAH

 

Oleh:

Dalinama Telaumbanua[1]

 

Mazhab sejarah ini muncul akibat reaksi terhadap para pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalistis dan berlaku bagi segala bangsa serta untuk semua tempat dan waktu. Mazhab sejarah ini berpendapat bahwa tiap-tiap hukum itu ditentukan secara historis, selalu berubah menurut waktu dan tempatnya. Selain itu alasan lahirnya mazhab sejarah ini yaitu:

  1. Adanya rasionalisme abad 18, yang didasarkan atas hukum alam, kekuatan akal, dan prinsip-prinsip yang semuanya berperan pd filsafat hukum, karena mengandalkan jalan pikiran deduktif tanpa memperhatikan fakta sejarah, kekhususan dan kondisi nasional
  2. Semangat Revolusi Perancis yang menentang wewenang tradisi dengan misi cosmopolitan (kepercayaan kepada rasio dan kekuatan tekad manusia untuk mengatasi lingkungannya).
  3. Adanya pendapat yang melarang hakim menafsirkan hukum karena UU dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum.
  4. Kodifikasi hukum di Jerman yang diusulkan Thibaut (guru besar Heidelberg): hukum tidak tumbuh dari sejarah.

Ada beberapa tokoh mazhab sejarah dalam hal ini, antara lain yaitu:

  1. Frederic Carl Von Savigny

Mazhab sejarah ini timbul dari tahun 1770-1861. Carl Von Savigny menganalogikan timbulnya hukum seperti timbulnya bahasa suatu bangsa dengan segala ciri dan kekhususannya. Oleh karena hukum merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa, seperti bahasa, adat, moral, dan tatanegara. Sehingga hukum merupakan sesuatu yang bersifat supra-individual, suatu gejala masyarakat.

Menurutnya hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tapi karena perasaan keadilan yang terletak didalam jiwa bangsa itu. Jiwa bangsa merupakan sumber hokum. Hukum tidak dibuat, tapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, ia mengingatkan untuk membangun hukum studi terhadap sejarah suatu bangsa mutlak dilakukan. Hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Oleh karena pada permulaan, waktu kebudayaan bangsa-bangsa masih bertaraf rendah, hukum timbul secarah spontan dengan tidak sadar dalam jiwa warga bangsa. Kemudian sesudah kebudayaan berkembang, semua fungsi masyarakat dipercayakan pada suatu golongan tertentu. Demikianlah pengolahan hukum dipercayakan kepada kepada kaum yuris sebagai ahli-ahli bidangnya.

  1. Puchta

Mazhab sejarah ini timbul dari tahun 1798-1846. Puchta merupakan murid dari Carl Von Savigny yang berpendapat bahwa hukum terikat pada Jiwa bangsa yang bersangkutan dan dapat berbentuk adat istiadat, undang-undang dan karya ilmiah para ahli hukum.

  1. Henry Summer Maine (1822-1888).

Mazhab sejarah dari Henry Summer Maine ini lahir pada tahun 1822-1888. Sumbangan Henry Summer Maien bagi studi hukum dalam masyarakat, terutama tampak dalam penerapan metode empiris, sistematis dan sejarah untuk menarik kesimpulan umum. Maine mengatakan masyarakat ada yang statis dan ada yang progresip. Masyarakat progresip adalah yang mampu mengembangkan hukum misalnya melalui Perundang-undangan.

 

 


[1] Calon Advokat Magang 2012

Iklan

HUKUM, KONSTITUSI DAN KEDAMAIAN DUNIA

HUKUM, KONSTITUSI DAN KEDAMAIAN DUNIA[1]

Oleh:

Dalinama Telaumbanua[2]

 

Semua hukum dipandang hanya sebagai batang tubuh yang pembuatannya merupakan tanggungjawab dari parlemen yang dipilih rakyat. Ini tentunya sama sekali tidak meniadakan rujukan kontinyu pada konstitusi, khususnya dalam diskusi politik. Namun rujukan itu tidak secara khusus dimaksudkan untuk memisahkan batang tubuh Undang-Undang. Gagasan tentang hukum Negara, yakni hukum yang menjadi pijakan beberapa cabang pemerintahan dan yang harus mereka patuhi dalam menjalankan kekuasaan merupakan jembatan antara absolutism despotic sewenang-wenang dengan konstitusionalisme yang telah berkembang maju.

Seluruh hukum dapat dilihat berdasarkan hirarki sumber hukum, dimana yang tertinggi adalah konstitusi, sedangkan yang terendah adalah langkah-langkah yang diambil oleh polisi atau penguasa darurat untuk mengatasi situasi konkret. Ditengah-tengahnya dijumpai Undang-Undang dan peraturan. Suatu norma hukum dalam konstitusi menjadi relative tidak penting seiring berjalannya waktu, sedangkan disisi lain aturan atau ketentuan justru menjadi teramat penting. Jika fakta ini tidak dipertimbangkan secara memadai, kesalahan serius dan kebingunan akan muncul, semua itu akan menjadi sedemikian rumit sampai-sampai membahayakan system hukum secara keseluruhan. Pada era rasionalisme, dari Locke, Kant dan Hegel pada umumnya hukum dipandang sebagai bentuk utama tindakan politik yakni hukum dalam pengertian pemberlakuan Undang-Undang. Hukum itu dipahami sebagai norma yang menyuarakan aturan umum, oleh karena menurut Locke hak untuk merumuskan aturan umum tersebut harus dibagi antara raja dan parlemen. Inti dari pemisahan kekuasaan yang efektif adalah tidak dipusatkannya kekuasaan penting ditangan satu penguasa. Montesquieu dan Kant serta filsuf monarki konstitusional yang lain, cenderung menerima pandangan ini, kendati mereka juga menekankan pemisahan legislatif dari eksekutif dan kekuasaan yudisial. Oleh sebab itu, konstitusi mesti dipahami sebagai proses yang membatasi sekaligus memberikan bentuk tindakan politik. Konstitusi memiliki fungsi yang jelas dalam kelompok politik. Jaminan hak dasar dan pemisahan kekuasaan, baik yang fungsional atau spasial (federalism) berfungsi sebagai pembatas tersebut. Hak dasar dalam hal ini ialah untuk menetapkan sebuah wilayah berdasarkan norma hukum sama sekali tidak boleh dimasuki oleh pemerintah termasuk legislatif, kecuali dalam situasi yang sangat genting. Pemisahan kekuasaan ini mencegah siapa pun atau kelompok mana pun dalam tatanan konstitusional itu untuk memusatkan seluruh kekuasaan atau bahkan sebagian besar ditangan segelintir orang. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk menjadi penguasa atau raja. Dengan demikian, sebuah konstitusi didasarkan pada keputusan rakyat yang terbatas ketika sampai pada penerapannya.

Hukum internasional tidak hanya bersandar pada sebuah konstitusi yang diciptakan oleh kewargaan dunia. Sebaliknya, orang bias berpendapat bahwa hanya penciptaan aturan perundangan bagi seluruh dunialah yang menjamin bahwa dalam hubungan antar warga yakni komunitas hukum, maka hukum akan menggantikan kekuasaan dan pemaksaan sewenang-wenang. Hukum internasional telah dan akan terus menjadi titik fokus argument filsafat dalam bidang hukum terutama karena di bidang ini nilai-nilai aturan dan keadilan yang merupakan dialektika hukum dipertentangkan secara tajam. Jadi hukum dunia yang dicita-citakan dalam kerangka konstitusi dunia sepertinya sejalan dengan pelaksaan tugas yang diberikan oleh hukum sebagai realisasi keadilan kepada manusia. Tuga ini merupakan tugas yang sangat komprehensif dan akan menuntut kecendikiaan manusia selama beberapa generasi mendatang. Oleh karena, hukum yang adil merupakan sebuah sistem aturan yang masuk akal yang dilandaskan pada pengalaman bersama manusia, yang berupaya mewujudkan keadilan yang diciptakan dengan pastisipasi seluruh anggota komunitas hukum berdasarkan sebuah konstitusi dan yang bersandar pada upaya bersama berkelanjutan dari anggota komunitas ini.

 


[1] Anotasi dari Buku Friedrich tentang Filsafat Hukum

[2] Calon Advokat Magang 2012

MASALAH-MASALAH FILSAFAT HUKUM


MASALAH-MASALAH FILSAFAT HUKUM:

KEADILAN, HAM, HAK MILIK, HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBARUAN

Oleh:

Dalinama Telaumbanua

 

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.

Hakikat hukum adalah membawa aturan yang ada dalam masyarakat. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap semua arti lain yang menunjuk kearah ini sebagai arti dasar segala hukum. Hukum terkait dengan keadilan, oleh karena keadilan hanya bias dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaab yand hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan ini merupakan proses dinamis yang memakan waktu. Upaya ini didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum untuk mengaktualisasikannya. Sehingga keadilan dapat dianggap sebagai sebuah gagasan, menyebutnya sebagai realitas absolute, sebaimana dilakukan oleh Plato dan Hegel, dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Bila demikian, politik pada tampak sebagai tugas filsuf spekulatif, metafisik yang secara intelektual menyusun tatanan social dan politik ideal. Semua politik praktis tampak sebagai rupa buruk dari politik pengetahuan dan visi intelektual. Serta keadilan dapat dianggap sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Sehingga argumen tentang keadilan sangat menentukan wajah perpolitikan. Sebaliknya politik memberikan problema dasar bagi semua filsafat keadilan. Salah satunya Kant, yang mengecam keras segala ketidaksetaraan berdasarkan keturunan sebagai ketidakadilan.

Hak-hak yang ada pada manusia sebagai manusia merupakan prinsip-prinsip yang menyangkut hukum dalam arti subjektif. Hal ini secara umum diterima oleh karena hak-hak itu berkaitan dengan manusia sebagai makhluk yang istimewa, yang karena martabatnya menuntut untuk dihargai dan dihormati. Pengakuan atas martabat manusia ini telah menghasilkan suatu dokumen yang bersejarah tentang hak-hak azasi manusia yakni Declaration of Human Rights.

Hak-hak manusia disebut hak-hak azasi, oleh karena mereka dianggap sebagai fundamen yang diatasnya seluruh organisasi hidup bersama harus dibangun. Hak-hak seperti itu meruapakan azas-azas Undang-Undang. Hak-hak azasi manusia ini menjadi masalah, jika pengakuan akan hak-hak tersebut dipandang tidak sebagai bagian humanisasi hidup yang telah mulai digalang sejak manusia menjadi sadar tentang tempatnya dan tugasnya di dunia ini.  Kewajiban etis mendorong manusia ke arah suatu tujuan tertentu yakni humanisasi hidup. Akan tetapi jika terjadi tindakan melawan etika lingkungan antroposentris pada zaman sekarang ini, maka akan menimbulkan suatu etika lain yang disebut etika biosentris. Dalam etika biosentris ini, manusia dipandang sebagai anggota komunitas kehidupan sebagai bagian integral system alam.

Hak-hak azasi manusia dibagi dalam dua jenis, yaitu pertama hak fundamental yang melekat pad pribadi manusia individual adalah hak atas hidup dan perkembangan hidup. Umpamanya hak atas kebebasan batin, agama dalam hidup pribadi, hak atas nama baik, dan lain sebagainya. Hak-hak ini disebut sebagai hak-hak dasar klasik bertujuan menjamin hak-hak demokratis dalam Negara. Kedua hak-hak yang melekat pada pribadi manusia sebagai makhluk sosial dibagi dalam hak-hak ekonomis, sosial dan cultural. Hak-hak manusia itu menyangkut hak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yakni sandang, pangan, kesehatan, kerja pendidikan. Setiap penindasan ditolak, baik horizontal diantara manusia maupun vertikal dari campur tangan pemerintah. Setiap orang mempunyai kebebasan politik, hak-hak sosial serta hak-hak sipil yang harus dilindungi terhadap penyelewengan dari pihak pemerintah. Jadi, penerbitan dokumen tentang hak-hak manusia oleh PBB merupakan langkah yang berharga ke suatu masyarakat yang adil di seluruh dunia.

Diantara hak azasi manusia yan paling dibicarakan dalam filsafat hokum adalah hak azasi manusia dalam hubungannya dengan suatu benda, yang lazim disebut hak milik. Masalah hak milik ini akan dibicarakan sebagai masalah ketiga filsafat hukum. Masalah terakhir adalah tentang peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Masalah ini penting dibicarakan, mengingat konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat telah diterima sebagai konsep pembangunan hukum Indonesia.

 

 

DAFTAR PUSTAKA:

Darji and Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006

Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nusa Media, Bandung, 2010

Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Huijbers,Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta,1982.

Ujan, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 2009

 

SEJARAH HUKUM Di INDONESIA

SEJARAH HUKUM Di INDONESIA[1]

 

Oleh:

Dalinama Telaumbanua, S.H[2]

 

Dalam membahas mengenai perkembangan sejarah hukum di Indonesia, maka ditekankan pada 3 periode yaitu era orde lama, era orde baru serta era reformasi.

 

  1. I.    Perkembangan Sejarah Hukum Orde Lama

Era Oerde Lama tahun 1950-1959 adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer.

Pada waktu itu konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante. Pada masa itu juga, terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini yaitu: Kabinet Natsir (1950-1951), Kabinet Sukiman-Suwirjo (1951-1952), Kabinet Wilopo (1952-1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957) dan Kabinet Djuanda (957-1959).

Pada zaman Orde Lama ini, kekuasaan kehakiman dalam hal ini Kejaksaan dan Pengadilan tidak mandiri oleh karena berada dibawah dibawah kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden Soekarno sebagai pemimpin revolusi[3].

 

  1. II.    Perkembangan Sejarah Hukum Orde Baru

Orde Baru merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat koreksi total atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.[4]

Zaman Orde Baru secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia “bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB”, dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya. Pada tahap awal, Presiden Soeharto.

Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.

Soeharto menggunakan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang diusung Ali Moertopo, dengan merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwitujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional. Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia. Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan. Perkembangan hukum pada masa Orde Baru ini mengalami pasang surut, akan tetapi patut diingat bahwa system Pemerintahan Orde Baru memiliki kelebihan yaitu menyukseskan transmigrasi, mempelopori keluarga Berencana (KB), memerangi buta huruf, menyukseskan keamanan dalam negeri, Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia serta menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Sedangkan kekurangan pada system Pemerintahan Orde Baru ini yaitu

1)       Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme

2)       Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat

3)       Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua

4)       Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya

5)       Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)

6)       Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)

7)       Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan

8)       Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel

9)       Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius”

10)    Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)

11)    Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.

12)    Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.

Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda berakhirnya masa Orde Baru, untuk kemudian digantikan Era Reformasi“.

Perlu kita ketahui bahwa pada Masa Orde Baru adalah merupakan masa-masa yang bersifat memaksakan kehendak serta bermuatan unsur politis semata, untuk kepentingan Pemerintah pada masa itu. Dan pada masa Orde Baru itu pulalah, telah terjadinya pembelengguan disegala sector, dimulai dari sector Hukum/undang-undang, perekonomian/Bisnis, Kebebasan Informasi/Pers dan lain-lain sebagainya.
Dan untuk mengembalikan Citra Bangsa Indonesia yaitu sebagai Negara Hukum terutama dalam dibidang hukum dan Politik, untuk meyakinakan bahwa revolusi belum selesai, dan UUD 1945 dijadikan landasan idiil/Konstitusional, dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret pada Tahun 1967 serta dibentuknya kabinet baru dengan sebutan Kabinet Pembangunan yang merupakan sebagai titik awal perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Dengan Ketetapan MPRS No. XX : menetapkan sumber tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangn Republik Indonesia, harus melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen yaitu Pancasila.
Pada pembangunan lima tahun yang merupakan sebagai Rule of Law pada tahun 1969 merujuk kepada paragraf Pendahuluan Bab XIII UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berazas atas hukum dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka, dimana Hukum di fungsikan sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat proses pembangunan melakukan pendekatan baru yang dapat dipakai untuk merelevansi permasalahan hukum dan fungsi hukum dengan permasalahan makro yang tidak hanya terbatas pada persoalan normative dan ligitigatif (dengan kombinasi melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional).

Kontinuitas Perkembangan Hukum Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Kolonial yng dinasionalisasi, adalah pendayagunaan hukum untuk kepentingan pembangunan Indonesia, adalah dengan hukum yang telah diakui dan berkembang dikalangan bisnis Internasional (berasal dari hukum dan praktek bisnis Amirika), Para ahli hukum praktek yang mempelajari hukum eropa (belanda), dalam hal ini, mochtar berpengalaman luas dalam unsur-unsur hukum dan bisnis Internasional, telah melakukan pengembangan hukum nasional Indonesia dengan dasar hukum kolonial yang dikaji ulang berdasarkan Grundnom Pancasila adalah yang dipandang paling logis. Dimana Hukum Kolonial secara formil masih berlaku dan sebagian kaidah-kaidahnya masih merupakan hukum positif Indonesia berdasarkan ketentuan peralihan, terlihat terjadi pergerakan kearah pola-pola hukum eropa (belanda), yang mengadopsi dari hukum adat, hukum Amirika atau hukum Inggris, akan tetapi konfigurasinya/pola sistematik dari eropa tidak dapat dibongkar, hukum tata niaga atau hukum dagang (Handels recht Vav koophandel membedakan hukum sebagai perekayasa social atau hukum ekonomi. Dalam Wetboek Van Koohandel terdapat pula pengaturan mengenai leasing, kondominium, pada Universitas Padjadjaran melihat masalah hukum perburuhan, agraria, perpajakan dan pertambangan masuk kedalam hukum ekonomi, sedangkan hukum dagang (belanda) dikualifikasikan sebagai hukum privat (perdata), khususnya hukum ekonomi berunsurkan kepada tindakan publik-administratif pemerintah, oleh karenanya hukum dagang untuk mengatur mekanisme ekonomi pasar bebas dan hukum ekonomi untuk mengatur mekanisme ekonomi berencana. Pada era Orde Baru pencarian model hukum nasional untuk memenuhi panggilan zaman dan untuk dijadikan dasar-dasar utama pembangunan hukum nasional., dimana mengukuhkan hukum adat akan berarti mengukuhan pluralisme hukum yang tidak berpihak kepada hukum nasional untuk diunifikasikan (dalam wujud kodifikasi), terlihat bahwa hukum adat plastis dan dinamis serta selalu berubah secara kekal. Ide kodifikasi dan unifikasi diprakasai kolonial yang berwawasan universalistis, dimana hukum adat adalah hukum yang memiliki perasaan keadilan masyarakat lokal yang pluralistis. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum kolonial yang bertentangan dengan hukum adat adalah merupakan tugas dan komitmen Pemerintah Orde Baru untuk melakukan unifikasi dan kodifikasi kedalam hukum nasional.

Ide Law as a Tool of Social Engineering adalah untuk memfungsikan hukum guna merekayasa kehidupan ekonomi nasional saja dengan tidak melupakan hukum tata negara (terlihatlah mendahulukan infrastruktut politik dan ekonomi.

  1. III.      Perkembangan Sejarah Hukum Era Reformasi

Istilah Reformasi pertama kali digunakan oleh Paus Gregorius VII, yang artinya sebagai usaha untuk membentuk kembali. Menurut Soetandyo Wignojosoebroto, reformasi tidak hanya dimaknai sebagai usaha untuk membentuk kembali, melainkan sebagai usaha melaksanakan perbaikan tatanan di dalam struktur.

Sedangkan tujuan reformasi yaitu untuk memperbaiki sistem hukum, menegakkan supremasi hukum, sistem politik, agar dapat mencapai tujuan negara sebagaimana  diamanatkan  dalam konstitusi yakni meningkatkan kesejahteraan  masyarakat yang  adil dan makmur. Reformasi ini diperlukan karena:

1)   Orde baru telah membangun sistem politik monopoli dan mempertahankan status quo.

2)   Orde baru membatasi jumlah partai politik (2 partai politik dan golkar)

3)   Memelihara birokrasi yang otoriter

4)   Membangun ekonomi klientelisme ekonomi pemerintah dan swasta.

5)   Melakukan represi ideologi serta penggunaan wacana otoriter.

Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie. Salah satu latar belakang jatuhnya Pemerintahan Presiden Soeharto ini, yaitu terjadinya krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Beberapa langkah perubahan diambil oleh Habibie, seperti liberalisasi parpol, pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan UU Subversi. Walaupun begitu Habibie juga sempat tergoda meloloskan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya, namun urung dilakukan karena besarnya tekanan politik dan kejadian Tragedi Semanggi II yang menewaskan mahasiswa UI, Yun Hap.

Pada pemilu tahun 1999, Abdurrahman Wahid terpilih sebgai Presiden keempat RI. Dalam pemerintahanya banyak diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR. Selanjunya pada tahun 2004, Pemilihan umum secara langsung untuk pertama kalinya dilakukan dan yang terpilih ialah Presiden SBY yang kemudia juga terpelih untuk kedua kalinya. Perbaikan dari sektor hukum yang terjadi pada masa ini juga tidak terlalu memuaskan.

Jadi, sejarah hukum pada zaman reformasi ini lebih ditekankan pada tereliminasi posisi ABRI di DPR, DPD menggantikan Utusan Daerah dan Utusan golongan, Terbentuknya multi partai politik, Terealisasinya penyelenggaraan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah Tk. II, MPR hanya sebagai forum pertemuan antara DPD dan DPR, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung serta Terbentuknya lembaga hukum yang baru seperti MK, KPK dan KY. Akan tetapi persoalan hukum yang lain yang mesti harus disempurnakan kembali yaitu biaya demokrasi masih terlalu mahal, Terjadi korupsi merajalela dimana-mana, Fungsi DPD sebagai wakil daerah sangat terbatas, karena hanya beranggotakan 1/3 dari anggota DPR, maka dalam voting “one man one voute”, tdk ada keseimbangan dengan anggota DPR, Penegakan  hukum belum mencerminkan jiwa reformasi (terutama para aparat  penegak hukum masih ada yang bermental korup) serta Pelaksanaan otonomi daerah yang berbasis pada Bottom up, belum menunjukkan hasil yang maksimal.

 

KESIMPULAN

Jadi pada era orde lama, Indonesia menggunakan hukum Tiban yaitu hukum yang serta merta berlaku pada saat Indonesia merdeka. Oleh karena pada saat itu Indonesia belum memiliki atau merumuskan hukum, sehingga dipastikan bahwa produk hukumnya cenderung represif. Selanjutnya pada masa orde baru, pemerintah memfokuskan perhatiannya pada aspek pembangunan ekonomi. Pengurutan hukum juga menjadi agenda yang begitu penting dalam hal ini UUD 1945, UU/Perpu, dan lain sebagainya. Dengan konfigurasi politik otoriter ini, maka produk hukum yang dihasilkan adalah represif dalam hal ini hukum yang menindas. Sedangkan pada era reformasi, wewenang presiden dikurangi serta ditelanjangi. Dimana setiap kali mengangkat pejabat Negara dalam hal ini Panglima, Kapolri, Jaksa Agung dan lain sebagainya mesti harus Fit and proper Test oleh lembaga legislatif, dengan tujuan agar supaya gaya kepemimpinan otoriter pada masa era orde baru tidak terulang kembali. Sehingga wewenang Presiden disatu sisi tidak otonom. Akan tetapi dengan melihat konfigurasi politik disisi yang lain, maka produk hukumnya bersifat responsive meski pada kenyataannya tidak murni demikian.

Berdasarkan perkembangan sejarah hukum mulai dari zaman orde lama, orde baru, reformasi sampai sekarang, sepertinya masih bisa diperbaiki salah satunya perbaikan dari sektor penegakkan hukum. Perbaikan yang dimaksud ialah:

1)   Memperbaiki faktor hukumnya dalam hal ini Undang-Undang Korupsi agar penjatuhan pidanya lebih ditekankan pada aspek pengembalian kerugian Negara dengan cara penyitaan semua aset terpidana korupsi. Sehingga ide pemiskinan koruptor ini menjadi penting karena selain untuk pengembalian sebagian atau seluruhnya kerugian Negara, juga sebagai pembelajaran bagi yang lain agar jangan ada yang mencoba-coba melakukan korupsi.

Selain dari pada itu, Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai alat penyelesaian konflik atau sengketa melainkan terutama sebagai alat untuk merespons kepentingan masyarakat. Sehingga diharapkan tugas hakim bukan hanya sebagai pewarta ajaran melainkan merespons berbagai tantangan sosial dan personal. Sehingga pertimbangan moral menggunakan nilai moral masyarakat setempat sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam kasus berat menjadi penting.

2)   Memperbaiki moralitas penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk hukum dalam hal ini eksekutif bersama-sama dengan legislatif  dan juga yang menerapkan hukumnya dalam hal ini yudikatif. Selain itu juga perbaikan dari sisi “birokrasi” juga mutlak diperlukan

3)   Memperbaiki, menambah serta melengkapi sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum dalam kasus-kasus korupsi seperti ini. Oleh karena seringkali karena kelincahan atau kelebihan para koruptor, maka mereka bisa melarikan diri keluar negeri. Kemudian karena kekurangan dana serta fasilitas yang dimiliki oleh para penegak hukum maka tidak bias mengejar serta menangkap pelaku ke luar negeri, dan masih banyak hal-hal yang lain yang masih harus dilengkapi sebagai upaya mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

4)   Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkannya sanksi sosial terhadap para koruptor salah satunya dengan cara dikucilkan dari pergaulan sehari-hari.

5)   Peran faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup dapat terus dimaksimalkan sebagai tindakan pencegahan. Budaya anti korupsi harus terus dikembangkan dan dikumandangkan agar itu bisa menjadi pola hidup masyarakat.

 

 

DAFTAR PUSTAKA:

http://www.lombalomba.com/?s=penegakan+hukum+orde+lama

http://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru

 


[1] Tugas Sejarah Hukum di MIH UKSW

[2] Calon Advokat Magang tahun 2012

KRITIK TERHADAP TEORI PEMIDANAAN SEBAGAI PENDERITAAN

KRITIK TERHADAP TEORI PEMIDANAAN SEBAGAI

PENDERITAAN

Oleh:

Dalinama Telaumbanua, S.H

 

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan –kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektiviteit dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, dalam perspektif Barat yang kehidupan bersamannya lebih didasarkan pada paham-paham seperti individualisme dan liberalisme. Konsep tentang tujuan diadakannya hukum pidana agaknya cenderung diorientasikan untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai macam kepentingan warga Negara secara individu dari kesewenang-wenangan penguasa.

Konsep demikian antara lain dapat ditelusuri melalui berbagai pemikiran barat khususnya yang terkait dengan gagasan tentang azas legalitas. Sementara itu, ada pula pemikiran yang menggabungkan secara sekaligus dua tujuan diadakannya hukum pidana yang telah disebutkan diatas. Sehingga konsepnya menjadi bahwa hukum pidana diadakan tujuannya adalah disamping untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat kemasyarakatan, sekaligus juga melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat perseorangan.

Hukum pidana dilihat sebagai ilmu kemasyarakatan tidak terlepas dari sebab-sebab dari kejahatan. Didalam Etiology terdapat beberapa aliran (mazhab=sekolah) tentang sebab-sebab kejahatan antara lain.

  1. Aliran Biologi-Kriminal (mazhab Italia), penganjurnya adalah DR. C. Lombrosso yang menyimpulkan bahwa memang ada orang jahat dari sejak lahir dan tiap penjahat mempunyai banyak sekali sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa.
  2. Aliran Sosiologi-Kriminil (mazhab Prancis), penganjurnya A.Lacassagne, aliran ini menolak aliran diatas dengan mengeluarkan pendapat bahwa seseorang pada dasarnya tidak jahat, ia akan berbuat jahat disebabkan karena susunan, corak dan sifat masyarakat dimana penjahat itu hidup.
  3. Aliran Bio-Sosiologis, penganjurnya adalah E. Feri, aliran ini merupakan sintesa dari kedua aliran diatas yang menyimpulkan kejahatan itu adalah hasil dari faKtor-faktor individual dan sosial.

Persoalan ini menimbulkan bermacam-macam teori hukum pidana, pada akhirnya teori hukum pidana dibagi dalam 3 jenis, yaitu:

  1. 1.   Teori mutlak (pembalasan), penganutnya Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl. Teori ini teori tertua (klasik) berpendapat bahwa dasar keadilan hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. Seseorang mendapat hukuman karena ia telah berbuat jahat. Jadi hukuman itu melulu untuk menghukum saja (mutlak) dan untuk membalas pebuatan itu (pemabalasan).

Teori Absolut / retributif / pembalasan (lex talionis) hukuman adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi kejahatan sehingga orang yang salah harus dihukum. Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est).[1] Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut.

Penganut teori ini adalah:

a)    Immanuel Kant (Philosophy of Law)

Seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan (Kategorische Imperiatief)

b)   Hegel

Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan Negation der Negation (pengingkaran terhadap pengingkaran).

Teori Hegel ini dikenal sebagai quasi mahte-matics, yaitu wrong being (crime) is the negation of right and punishment is the negation of that negation.

Menurut Nigel Walker, penganut teori retributif dibagi dalam beberapa golongan :

(1).    Penganut teori retributif murni (the pure retributivist). Pidana harus sepadan dengan kesalahan.

(2).    Penganut teori retributif tidak murni, dapat dibagi :

(a).    Penganut teori retributif yang terbatas (the limiting retributivist).

Pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan, namun tidak melebihi batas kesepadanan dengan kesalahan terdakwa. Kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan teori ini yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum tersebut.

(b).    Penganut teori retributif yang distributif.

Pidana jangan dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi tidak harus sepadan dan dibatasi oleh kesalahan X strict liability

  1. 2.   Teori relatif (teori tujuan), teori ini berpendapat dasar hukum bukanlah pembalasan tetapi lebih kepada maksud/ tujuan hukuman, artinya tujuan ini mencari manfaat daripada hukuman.[2] Beberapa doktrin mengajarkan yaitu diantaranya tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan baik pencegahan umum (Algemene Crime) maupun pencegahan khusus (Special Crime). Selain itu, terdapat paham lain yaitu tujuan hukuman adalah untuk membinasakan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan masyarakat, tujuan pelaksanaaan daripada hukuman terletak pada tujuan hukuman. Akan tetapi disamping teori relative ini ini masih dikenal lagi Teori relative modern , penganutnya Frans Von Lizt, Van Hommel, D. Simons. Teori ini berpendapat dasar hukuman adalah untuk menjamin ketertiban hukum. Pokok pangkalnya adalah Negara, dimana negara melindungi masyarakat dengan cara membuat peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang berbentuk kaidah/ norma.

Penjatuhan pidana tidak untuk memuaskan tuntutan absolut (pembalasan) dari keadilan, tetapi pembalasan itu sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, teori itu disebut :

  1. Teori perlindungan masyarakat
  2. Teori reduktif (untuk mengurangi frekuensi kejahatan)
  3. Teori tujuan, pengimbalan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat.

Teori Relatif/ tujuan

a)    Menjatuhkan hukuman untuk tujuan tertentu

b)   Seyogyanya hukuman bersifat memperbaiki / merehabilitasi (contohnya: sakit moral harus diobati)

c)    Tekanan pada treatment

d)   Individualisasi pemidanaan

Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (orang berbuat kejahatan) melainkan ne peccetur (agar orang tidak melakukan kejahatan). Tujuan Pidana untuk pencegahan kejahatan yaitu dalam rangka prevensi spesial / pencegahan spesial dan prevensi general / pencegahan umum.

 

  1. 3.   Teori gabungan, menurut teori ini dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan sendiri yaitu pembalasan atau siksaan (teori mutlak) tetapi disamping itu diakuinya dasar-dasar tujuan daripada hukuman. Penganut aliran ini diantaranya adalah Binding.

Pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan adanya pembalasan, prevensi general, serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Penganut teori ini : Pellegrino Rossi, Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling.[3] Teori Gabungan (multifungsi)[4]

a)    Pembalasan -> membuat pelaku menderita

b)   Prevensi -> merehabilitasi

c)    Melindungi masyarakat

Restorative justice : pelaku harus mengembalikan keadaan pada kondisi semula, keadilan bukan saja menjatuhkan sanksi namun memperhatikan keadilan bagi korban

 

Dampak Negatif Pemidanaan Sebagai Kritik Terhadap Teori Pemidanaan

Lepas dari faktor-faktor lain, secara jujur diakui bahwa pidana penjara membawa dampak negatif tidak saja bagi yang orang yang bersangkutan, tetapi juga bagi masyarakat. Bagi para tahanan/narapidana (NAPI), penderitaan tidak hanya dialami sendiri, tetapi juga diderita oleh keluarganya dan orang-orang yang hidupnya tergantung pada para tahanan atau NAPI. Bagi masyarakat, kerugian tampak dari sering muncul/timbul residivisme akibat penjatuhan pidana.

Usaha untuk memperbaiki sangsi pidana hendaknya berorientasi pada pendidikan yang dapat menghasilkan karya nyata di masyarakat. Sedangkan sanksi pidana berupa hukuman semata, tidak akan bermanfaat bagi pembaharuan kesadaran hukum, moral dan mental pelanggar hukum, kalau semata-mata hanya untuk mematuhi undang-undang tanpa memperhatikan kesiapan mental, fisik dan spiritual si pelaku/pelanggar hukum.[5]

Stigma (pandangan negatif) terhadap lembaga pemasyarakatan: anggapan pelanggar hukum hanya dapat dibina kalau diasingkan dan dinyatakan sebagai individu yang telah rusak segala-galanya, tidak ada harapan untuk perbaikan. Ini adalah pembalasan yang dilegalisir oleh kenyataan dan kehendak masyarakat.

Pembalasan tidak selalu dalam bentuk-bentuk penyiksan fisik tetapi bisa juga bersifat penekanan psikologis, tertuju pada pelaku maupun keluarga. Wujud pembalasan ini jelas membawa dampak negatif terhadap pelaku dan anggota keluarganya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) produk Pemerintah Kolonial Belanda, pasal 10 memuat hukuman pokok dan tambahan, antara lain hukuman mati, penjara dan seterusnya. Ini dibenarkan kalau memang sangsi pidana itu dilihat sebagai sarana mempertahankan kekuasaan penjajah.

Pandangan lain menyebutkan bahwa tujuan sangsi pidana semata-mata sebagai reaksi atas pelanggaran yang dilakukan seseorang. Ini berarti pengakuan terhadap hak si pelaku kejahatan belumlah menjadi prioritas. Oleh karena sebetulnya tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan yang merupakan titik berat harus bersifat kasus per kasus. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas: pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan serta perimbangan.

Penghargaan terhadap citra manusia menjadi dasar utama memperlakukan si terpidana lebih manusiawi. Oleh karena setiap orang adalah makhluk kemasyarakatan; tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat; kemudian narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak, diusahakan tetap dapat mempunyai mata pencaharian.

Individu sebagai anggota masyarakat tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya berbuat jahat. Namun sebagai manusia yang mempunyai citra, harkat juga martabat yang sama di hadapan Tuhan, tentu harus diperlakukan secara bertanggung jawab dan manusiawi. Pemberian sangsi pidana, bukan sebagai pembalasan atau pemanfaatan tenaga manusia untuk kepentingan golongan atau jawatan pemerintah, tetapi bertujuan untuk menyadarkan perilaku menyimpang pada diri si pelanggar hukum tersebut. Sehingga diharapkan konsep tujuan pemidanaan menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan RUU KUHP yang menekankan pada upaya untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat, Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dam mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Sehingga pada akhirnya pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

 

 

Daftar Pustaka

CST. Kansil, Pengantar ilmu hukum dan Tata hukum Indonesia, Ctk.9, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, Ctk. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Direktorat Jenderal Peraturan prundang-undangan, Departement Hukum dan HAM, Rancangan Undang-undang KUHP, 2005.

http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/teori-teori-pemidanaan.html

http://liseyolanda.staff.uii.ac.id/2009/08/26/tujuan-hukum-pidana/#more-3

http://www.rezaalf.co.cc/2009/04/pidana-dan-pemidanaan.html

http://www.terapimusik.co.cc/2010/02/tahanan-narapidana-dan-lembaga.html

 

 

POLITIK HUKUM DALAM ERA GLOBALISASI

POLITIK HUKUM DALAM ERA GLOBALISASI

Oleh:

Dalinama Telaumbanua

 

PENDAHULUAN

Politik hukum merupakan garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. Selain itu, politik hukum menurut kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum akan dibentuk[1]. Sedangkan politik hukum menurut Satjipto Rahardjo ialah sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dicapai untuk mencapai suatu tujuan social dan hukum tertentu dalam masyarakat[2]. Dalam pembahasan politik hukum kali ini ditekankan pada aspek secara globalisasi.

Globalisasi dalam hal ini adalah proses dimana berbagai peristiwa, keputusan, dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat memberi konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia lain. Istilah globalisasi pertama kali digunakan oleh Theodore Levit tahun 1985. istilah itu semula digunakan untuk menunjuk pada politik-ekonomi, khususnya politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan.

Ada empat aspek globalisasi yang dikemukakan yaitu pertama Seluruh kegiatan politik, social ,ekonomi melintasi Negara-negara, kedua Globalisasi meningkatkan keuntungan kita satu sama lain dengan meningkatnya arus perdagangan, investasi, keuangan, migrasi dan kebudayaan. Ketiga Sistem-sistem transportasi, informasi, dan komunikasi yang baru dan serba canggih berarti bahwa ide, barang, informasi, modal dan orang bergerak dapat lebih cepat. Keempat Itu berarti bahwa peristiwa-peristiwa secara geografis jauh memiliki dampak dan pengaruh yang besar bagi hidup kita. Bahkan, perkembangan-perkembangan lokal membawa dampak global yang luar biasa. Arjun Appadurai mengidentifikasikan 5 (lima) tipe saling keterkaitan global, yaitu

1)   Ethnoscapes yaitu, pergerakan manusia ternasuk turis, imigran, pengungsi dan pembisnis pembisnis melintasi batas negara.

2)   Financescapes yaitu, aliran uang yang melintasi skat-sekat Negara. Hal ini terjadi berkat pasar uang, tukar-menukar saham dan obligasi dan pasar komuditas yang semakin sibuk antar negara setiap hari dan bahkan setip detik.

3)   Ideoscapes yaitu, penyebaran gagasan dan ideologi politik yang mendunia.

4)   Mediascapes yaitu, penyebaran lintas budaya gambar-gambar media di layar computer, koran, televisi dan radio.

5)   Technoscapes yaitu, penyebaran tekhnologi ke seluruh penjuru dunia.

Proses globalisasi meningkat sangat pesat di abad ke-20. Oleh karena faktor

Pertama, berkembang pesatnya tehknologi komunikasi dan informasi. Berkembang pesatnya tehknologi komunikasi di mungkinkan oleh perkembangan sarana-sarana teknologi dan telekomunikasi dunia, Internet adalah salah komunikasi yang paling cepat kemajuannya. Perkembangan pesat tekhnologi komunikasi mempercepat aliran informasi dari berbagai belahan dunia. Setiap harinya, media global menyajikan berita,gambar dan infoormasi ke rumah-rumah. Hal itu memudahkan kita menyaksikan secara langsung dan terus-menerus apa yang terjadi di luar negeri. Kedua berkembang pesatnya perusahaan-perusahaan transnasional.

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan sistem-sistem di berbagai sektor lainnya yang mendukung roda pemerintahan, termasuk pula sistem hukum dan arah politik hukum dalam mencapai rencana dan tujuan bernegara. Memperhatikan UUD 1945 beserta ke-4 perubahannya dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis, pembangunan hukum memainkan peranan penting dalam menjamin dan melindungi kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Arah dan tujuan pembangunan di bidang hukum harus terus diupayakan terfokus dan bertahap menuju arah dan tujuan bernegara sebagaimana yang dicita-citakan.

Berbagai perubahan yang terjadi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia dan perkembangan dunia global juga berpengaruh pada sistem hukum dan arah politik hukum Indonesia, perlu upaya pembenahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pembenahan terhadap sistem di berbagai sektor yang ada ditujukan bagi upaya perbaikan dengan tetap berlandaskan kepada

Prinsip-prinsip hukum dan ketatanegaraan yang berlaku serta tetap Arah politik hukum yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia terfokus pada upaya pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Mengingat praktik korupsi sangat merugikan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis sehingga tidak memberikan peluang sekecil apa pun bagi pelaku korupsi untuk mencuri hak rakyat. Melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, upaya-upaya perbaikan sistem hukum harus merupakan perwujudan percepatan dari pemberantasan korupsi itu sendiri.

 

 

ISI / PEMBAHASAN

Politik hukum pada era globalisasi ini sebetulnya tidak lepas dari globalisasi ekonomi. Oleh karena globalisasi ekonomi sebenarnya sudah terjadi sejak lama, masa perdagangan rempah-rempah, masa tanaman paksa (cultuur stelsel) dan masa dimana modal swasta Belanda zaman kolonial dengan buruh paksa. Pada ketiga periode tersebut hasil bumi Indonesia sudah sampai ke Eropa dan Amerika. Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional, Seperti pada waktu krisis moneter di Indonesia, perusahaan multinasional dengan dalih mengatasi krisis perusahaan tersebut mencari pasar baru dan memaksimalkan keuntungan dengan mengekspor modal dan reorganisasi struktur produksi. Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan pelaku-pelaku ekonomi dunia. Manufaktur, perdagangan, investasi melewati batas-batas negara. meningkatkan intensitas persaingan. gejala ini dipercepat oleh kemajuan komunikasi dan transportasi teknologi. Manakala ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya WTO (World Trade Organization) telah didahului atau diikuti oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti Masyarakat Eropah, NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan globalisasi perdagangan. Sebaliknya, integrasi ekonomi global mengharuskan terciptanya blok-blok perdagangan baru. Bergabung dengan WTO dan kerjasama ekonomi regional berarti mengembangkan institusi yang demokratis. memperbaharui mekanisme pasar, dan memfungsikan sistim hukum. Prinsip-prinsip “Most -Favoured – Nation.” “Transparency,’’ “National Treatment..’ “Non – Dicrimination” menjadi dasar WTO dan blok ekonomi regional, Bagaimana juga karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum, globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara Barat dan Timur. Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum. antara lain melalui perjanjian-perjanjian internasional.27 General Agreement on Tariff and Trade (GATT) misalnya, mencantumkan bebarapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota berkaiian dengan penanaman modal, hak milik intelektual, dan jasa prinsip-prinsip “Non-Discrimination,” “Most Favoured Nation,” “National Treatment,” “Transparency” kemudian menjadi substansi peraturan-peraturan nasional negara-negara anggota. Globalisasi dibidang kontrak-kontrak bisnis internasional sudah lama terjadi. Karena negara-negara maju membawa transaksi-transaksi baru ke negara-negara berkembang, maka partner mereka dari negara-negara berkembang menerima model-model kontrak bisnis internasional tersebut, bisa karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut, dapat juga karena posisi tawar yang lemah, Oleh karena itu tidak mengherankan, perjanjian patungan (joint venture), perjanjian waralaba (franchise), perjanjian lisensi, perjanjian keagenan, hampir sama disemua negara. Konsultan hukum suatu negara dengan mudah mengerjakan perjanjian-perjanjian semacam itu di negara-negara lain.

Persamaan ketentuan-ketentuan hukum berbagai negara bisa juga terjadi karena suatu negara mengikuti model negara maju berkaitan dengan institusi-institusi hukum untuk mendapatkan modal. Undang-Undang Perseroan Terbatas berbagai negara. dari “Civil Law” maupun “Common Law” berisikan substainsi yang serupa. Begitu juga dengan peraturan Pasar Modal, dimana saja tidak banyak berbeda, satu dan yang lain karena dana yang mengalir ke pasar-pasar tersebut tidak lagi terikat benar dengan waktu dan batas-batas negara, Tuntutan keterbukaan (transparency) yang semakin besar, berkembangnya kejahatan intiernasional dalam pencucian uang (money laundering) dan “insider trading” mendorong kerjasama internasional. Usaha-usaha untuk menyamakan peraturan dibidang perburuhan dan lingkungan hidup masih akan terus berjalan, Negara-negara maju meminta agar negaranegara berkembaug memperbaiki kondisi perburuhan dan perlindungan Lingkungan hidup, tidak saja didasari oleh hak-hak azasi manusia, tetapi juga persaingan perdagangan. Upah dan jaminan buruh yang rendah, serta peraturan perlindungan lingkungan hidup yang longgar menurut negara maju adalah “social dumping” yang merugikan daya saing mereka.

Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi,perdagangan, jasa-jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju (converagence). Namun tidak ada jaminan peraturan-peraturan tersebut memberikan hasil yang sama disemua tempat. Hal mana dikarenakan perbedaan sistim politik. ekonomi dan budaya. Hukum itu tidak sama dengan kuda, Orang tidak akan menamakan keledai :uau icbra adalah kuda, walau bentuknya hampir sama. Kuda adalah kuda, jukum tidak demikian. Apa yang disebut hukum itu tergantung kepada persepsi masyarakatnya. Friedman, mengatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakat. budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.

Dalam menghadapi hal yang demikian itu perlu check and balance dalam bernegara. Check and balance hanya bisa dicapai dengan Parlemen yang kuat. Pengadilan yang mandiri, dan partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaganya.

Arus globalisasi juga memaksa peran pembangunan ekonomi Dunia Ketiga untuk lebih maju. Disamping itu, sumber daya alam yang dimiliki akan sangat berperan dalam melakukan pembangunan ekonomi, tinggal bagaimana manajemen sumber daya manusia yang dimiliki, dapat melakukan pengelolaan terhadap aset produktif yang dapat mendukung pembangunan ekonomi setiap negara.

Fenomena arus globalisasi yang paling nyata, bagaimana negara-negara yang sedang berkembang pada Dunia Ketiga akan menjadi target kepentingan ekonomi negara adikuasa. Belum lagi, masalah ’gap’ (kesenjangan) yang semakin melebar antara negara-negara berkembang dan miskin dengan negara-negara maju maupun dengan Transnational Corporation (TNC). Upaya penghapusan kemiskinan (Poverty Alleviation) sebagaimana banyak dinyatakan secara retorik oleh Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) kenyataannya hanyalah sikap mengelabuhi publik (kebohongan publik) secara terang-terangan, mengapa demikian? karena, dalam kenyataannya arah dan tujuan globalisasi dengan arah tujuan penghapusan kemiskinan sangatlah bertolak belakang, bukan saja bertolak belakang, tetapi juga berlawanan secara mendasar. Pembukaan pasar seluas luasnya di seluruh dunia melalui berbagai instrumen termasuk Bank Dunia, IMF, MNC, TNC, WTO, dan lembaga sejenis yang lain serta pasar tidak pernah memikirkan aspek sosial termasuk aspek perubahan pengaturan sumber daya manusia dan kecenderungannya justru hanya pada agenda penghapusan kemiskinan, penciptaan pasar untuk bagaimana menghasilkan profit dan profit, bukti paling jelas adalah liberalisasi sektor keuangan oleh IMF dan Bank Dunia pada tahun 1980-an yang kini menjadi sebab utama krisis ekonomi, pelarian modal keluar negeri, serta beban utang meningkat tajam dan volatilitas keuangan tidak berkesudahan yang membangkrutkan bangsa-bangsa negara berkembang dan miskin hanya dalam hitungan hari.

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sejarah pemikiran hukum responsif di Indonesia mulai banyak dikaji oleh para ahli hukum di Indonesia pada era orde baru atau lebih tepatnya pada tahun 1980-an, dan mengalami perkembangan sampai munculnya gagasan hukum progresif yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo, gagasan hukum ini diakui bukan merupakan hal yang baru akan tetapi lebih merupakan kristalisasi pemikiran berdasarkan pengkajian terhadap dinamika permasalahan hukum di Indonesia. Suatu model pengembangan pemikiran hukum responsif yang selama ini diperkenalkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Hal ini dapat dilihat pada kontruksi hukum responsif yang dilandasi oleh dua madzhab hukum yaitu legal realism dan sociological jurisprudence. Oleh karena jika konfigurasi politik demokratis maka akan melahirkan karakter hukum yang responsif. Konfigurasi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum, partisipasi ini dapat di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan di selenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik.

Identifikasi suatu konfigurasi politik demokratis atau otoriter, indikatorindikator yang di pergunakan adalah peranan partai politik dan Lembaga Perwakilan Rakyat, kebebasan pers dan peranan pemerintah. Sedangkan untuk mengidentifikasi apakah suatu produk hukum responsif atau ortodoks, maka indikatornya-indikatornya yang dipergunakan adalah proses pembuatannya, sifat dan fungsinya dan kemungkinan penafsirannya.

Sedangkan gagasan hukum progresif dikontruksi oleh enam madzhab hukum yaitu legal realism, sociological jurisprudence, freirechtslehre, interessenjurisprudenze, teori hukum alam, dan critical legal studies. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick mengungkapkan bahwa politik hukum era globalisasi lebih merupakan cerminan dari tahap evolusi hukum, politik, dan sosial yang dialami bangsa Indonesia. Tahapan evolusi dari sistem yang sebelumnya otoriter kepada sistem yang diharapkan lebih demokratis sehingga bentuknya pun merupakan campuran dari ketiga tipe hukum represif, otonom, dan responsif. Sedangkan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mahfud MD dihasilkan kesimpulan bahwa konfigurasi politik yang terjadi pada era reformasi lebih cenderung demokratis, maka karakter produk hukum yang dihasilkannya pun memiliki kecenderungan responsif-populistik[3].

William Liddle, seorang pemerhati Indonesia mengatakan bahwa yang dominan di Indonesia adalah apa yang disebutnya faham inbetweenness, suatu faham yang setengah-setengah dalam artian tidak menganut ideologi liberal dan tidak juga komunis, tidak sistem ekonomi pasar bebas dan tidak pula sistem ekonomi komando. Ada baiknya mempertahankan faham ini dengan kecenderungan untuk selalu memadukan sistem, pola pikiran dan nilai-nilai yang berlawanan atau berbeda, misalnya adalah mengupayakan sintesa dari ideologi liberal dan sosialis atau pandangan Barat dan pandangan Timur dalam kehidupan. Kecenderungan ini nampaknya tetap kuat di dalam banyak bidang ekonomi, politik, hukum dan budaya. Memang Indonesia sepertinya tidak mampu dan tidak mau memilih suatu sistem secara utuh. Kita sepertinya dikendalikan oleh rasa ketidakpastian tanpa akhir. Dalam bidang ekonomi, kita menyaksikan kebijakan yang pada satu sisi sangat berpihak kepada liberalisasi ekonomi tetapi pada sisi lainnya seperti rnenegasikan liberalisasi ekonomi. Berbagai kebijakan yang memberikan lisensi khusus dengan berbagai fasilitasnya, yang pada gilirannya melahirkan oligopoli dan monopoli. Sementara pada sisi lainnya pemerintah mulai membatasi intervensi dalam kehidupan ekonomi seperti pengurangan subsidi dan sebagainya[4].

Berdasarkan politik hukum yang terjadi pada era globalisasi ini, maka sepertinya masih ada ruang untuk memperbaiki berbagai sector yang penting khususnya dari segi penegakkan hukum. Perbaikan yang dimaksud ialah:

1)   Memperbaiki faktor hukumnya dalam hal ini Undang-Undang Korupsi agar penjatuhan pidanya lebih ditekankan pada aspek pengembalian kerugian Negara dengan cara penyitaan semua aset terpidana korupsi. Sehingga ide pemiskinan koruptor ini menjadi penting karena selain untuk pengembalian sebagian atau seluruhnya kerugian Negara, juga sebagai pembelajaran bagi yang lain agar jangan ada yang mencoba-coba melakukan korupsi.

Selain dari pada itu, Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai alat penyelesaian konflik atau sengketa melainkan terutama sebagai alat untuk merespons kepentingan masyarakat. Sehingga diharapkan tugas hakim bukan hanya sebagai pewarta ajaran melainkan merespons berbagai tantangan sosial dan personal. Sehingga pertimbangan moral menggunakan nilai moral masyarakat setempat sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam kasus berat menjadi penting.

2)   Memperbaiki moralitas penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk hukum dalam hal ini eksekutif bersama-sama dengan legislatif  dan juga yang menerapkan hukumnya dalam hal ini yudikatif. Selain itu juga perbaikan dari sisi “birokrasi” juga mutlak diperlukan

3)   Memperbaiki, menambah serta melengkapi sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum dalam kasus-kasus korupsi seperti ini. Oleh karena seringkali karena kelincahan atau kelebihan para koruptor, maka mereka bisa melarikan diri keluar negeri. Kemudian karena kekurangan dana serta fasilitas yang dimiliki oleh para penegak hukum maka tidak bias mengejar serta menangkap pelaku ke luar negeri, dan masih banyak hal-hal yang lain yang masih harus dilengkapi sebagai upaya mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

4)   Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkannya sanksi sosial terhadap para koruptor salah satunya dengan cara dikucilkan dari pergaulan sehari-hari.

5)   Peran faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup dapat terus dimaksimalkan sebagai tindakan pencegahan. Budaya anti korupsi harus terus dikembangkan dan dikumandangkan agar itu bisa menjadi pola hidup masyarakat.

 

 

KESIMPULAN

Jadi, politik hukum pada era globalisasi ini lebih merupakan cerminan dari tahap evolusi hukum, politik, dan sosial yang dialami bangsa Indonesia. Tahapan evolusi dari sistem yang sebelumnya otoriter kepada sistem yang diharapkan lebih demokratis sehingga bentuknya pun merupakan campuran dari ketiga tipe hukum represif, otonom, dan responsif. Sedangkan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mahfud MD dihasilkan kesimpulan bahwa konfigurasi politik yang terjadi pada era reformasi lebih cenderung demokratis, maka karakter produk hukum yang dihasilkannya pun memiliki kecenderungan responsif-populistik[5]. Sehingga politik hukum pada era globalisasi yang mana konfigurasi politiknya demokrasi maka produk hukumnya bersifat responsif, meskipun hal ini tidak secara murni berlaku di Indonesia. Tapi setidaknya konfigurasi partisipasi rakyat untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum, partisipasi ini dapat di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan di selenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik.

 

 

 

 


[1]Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.1

[2] Imam dan A.Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, RajaGrafindo Persada , Jakarta,2005, Hal.29

[3] digilib.uns.ac.id/abstrakpdf_7187_studi-tentang-wacana-hukum-responsif-dalam-politik-hukum-nasional-di-era-reformasi.pdf

[5] digilib.uns.ac.id/abstrakpdf_7187_studi-tentang-wacana-hukum-responsif-dalam-politik-hukum-nasional-di-era-reformasi.pdf

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA:

Imam dan A.Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, RajaGrafindo Persada , Jakarta,2005.

Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009

http://www.lombalomba.com/?s=penegakan+hukum+orde+lama

http://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru

Hak Menolak Hukum dan Kewajiban Mematuhi Hukum

Hak Menolak Hukum dan Kewajiban Mematuhi Hukum

(Anotasi dari buku UJAN)

Oleh:

Dalinama Telaumbanua

 

 

          Hukum sudah menjadi bagian hidup manusia. Masyarakat pada umumnya hidup dengan berbagai aturan yang mengikatnya. Bahkan sulit membayangkan suatu komunitas hidup tanpa aturan. Tapi persoalannya apakah hukum itu dengan sendirinya dipatuhi padahal banyak produk hukum yang tidak memihak kepentingan masyarakat. Permasalahan ini sangat.

  1. Hak Menolak Hukum

Hugo Adam Bedau dalam bukunya Civil Disobediensce in Focus berpendapat bahwa pembangkangan warga berarti tidak mematuhi hukum dengan alas an yang tepat atau tidak baik merupakan persoalan lama setua kisah klasik Yunani Kuno tentang pembangkangan Prometheus terhadap Zeus yang sengaja dilakukan agar sang dewa memberikan api kepada manusia. Terlepas dari faktor historis yang dengan jelas memperlihatkan pembangkangan terhadap hukum yang berlaku, sikap tidak mematuhi hukum itu sendiri merupakan isu politik controversial. Penolakan terhadap hukum bagi masyarakat politik merupakah taruhan yang sangat berbahaya karena mengancam otoritas Negara secara langsung yang dapat berujung pada instabilitas berkepanjangan.

Civil Disobediensce selalu dipahami sebagai pembangkangan terhadap Negara. Sehingga apabila seseorang tidak setuju dengan hukum yang berlaku, maka ia dapat menyikapi hukum dengan 3 (tiga) kemungkinan sikap yaitu pertama, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun tetap diam dan tidak menyatakan ketidaksetujuannya. Takut akan hukuman atau rasa tidak nyaman atas kritik dari pihak lain sering kali menjadi alas an untuk bersikap diam terhadap hukum yang tidak adil. Kedua, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun setelah menyuarakan ketidaksetujuannya. Hal ini tidak bias disebut sebagai Civil Disobediensce karena tidak ada tindakan melawan hukum selain pernyataan ketidaksetujuan. Ketiga, subjek menolak untuk mematuhi hukum, tetapi tetap menyembunyikan ketidaksetujuannya sehingga tidak diketahui publik.

Thoreau menegaskan bahwa manusia kalau pada akhirnya mematuhi hukum itu karena ia memahami bahwa hukum itu benar atau adil oleh karena manusia memiliki suara hati. Sedangkan John Rawls memandang Civil Disobediensce sebagai kewajiban natural untuk menegakkan keadilan.

Oleh karena ada kemungkinan pembangkangan sebagai ungkapan sikap peduli pada hukum yang adil itulah maka hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi hukum. Di sini diskresi hakim memainkan peranan penting agar hukum dapat diterapkan secara adil.

Ada 3 kondisi utama menurut Raws sebagai pembenaran atas gerakan pembangkangan yaitu pertama, apabila Civil Disobediensce dipahami sebagai gerakan politik yang ditujukan pada rasa keadilan komunitas, maka pantas kalau gerakan ini dibatasi pada berbagai hal yang dipangang tidak adil. Kedua, Civil Disobediensce dapat dibenarkan ketika berbagai upaya yang dilakukan dengan kehendak baik untuk memperbaiki keadaan tidak mendapatkan respons yang baik dari penguasa. Ketiga, Civil Disobediensce sebetulnya lebih merupakan tuntutan prinsip rasa keadilan, khususnya yang menyatakan bahwa setiap orang dalam situasi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama.

Jadi pembangkangan terhadap hukum baru dibenarkan apabila terjadi ketidakadilan serius. Civil Disobediensce ini ada oleh karena merupakan salah satu kewajiban moral politik.

 

 

  1. Kewajiban Mematuhi Hukum

Kewajiban mematuhi hukum muncul sebagai konsekuensi natural dari kewajiban terhadap keadilan ketika kita berpikir bahwa moral seseorang tidak sekedar menuntut bahwa orang lain tidak boleh dirugikan atau terancam keamanannya. Selain itu pula, hak moral seseorang juga menuntut kita dalam melakukan sesuatu yang menguntungkan atau bermanfaat baginya. Sehingga kita secara moral wajib mendorong lembaga yang adil demi mengamankan dan mendorong pelaksanaan hak orang lain. Oleh karena itu, komitmen moral natural kita pada hak sesama warga Negara merupakan legitimasi pembatasan kebebasan kita melalui hukum yang berlaku. Voluntarisme sebagai refleksi dari etika the good Samaritan, seorang Samaria yang dilukiskan sebagai figure yang baik hati dengan membantu seorang Yahudi yang notabene musuh dari suku Samaria. Hal ini member ruang pada Negara untuk melakukan paksaan hukum tanpa harus mendapat persetujuan dari warga Negara. Paksaan politik demi mencegah bahaya yang lebih besar disatu pihak, namun tanpa member beban berlebih pada subjek di pihak lain, secara moral dapat dibenarkan.

Selain kewajiban untuk patuh pada hukum menjadi penting bagi individu untuk mengamankan kepentingannya sendiri, akan tetapi kepatuhan subjek terhadap hukum ini juga merupakan bentuk tanggung jawabnya terhadap kepentingan bersama.