HUKUM ADAT DAN HUKUM KODRAT

HUKUM ADAT DAN HUKUM KODRAT[1]

Oleh:

Dalinama Telaumbanua, S.H[2]

 

Hukum adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. misalnya di perkampungan pedesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat. Definisi hukum adat ini berkaitan dengan keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan. Sedangkan hukum kodrat adalah hukum yang dirumuskan dengan mengacu pada hakekat alamiah kita sebagai manusia. Hukum tersebut diketahui melalui pengalaman manusiawi setiap orang. Oleh sebab itu hukum kodrat berlaku universal, karena berbicara soal manusia pada umumnya

Pada mulanya hukum adat (kebiasaan) ini hanya bisa berlaku melalui keputusan pengadilan, maka disini dapat kita ketahui adanya landasan yang jelas untuk peninjauan kembali tindakan legislative sebagaimana yang kemudian terjadi di bawah ketentuan undang-undang tertulis Amerika Serikat. Akan tetapi dibalik pandangan umum, dapat ditemukan pendapat filosofis yang tidak boleh dicampuradukkan dengan hukum kodrat (alam). Karena hukum kodrat (alam) yang dikembangkan dalam abad ke-17 di Benua Eropa adalah sesuatu yang sangat berbeda dan pada kenyataannya didukung oleh James I dan Bacon.

Jadi, hukum adat dan hukum kodrat sama-sama tidak memadai untuk mengatasi persoalan hukum yang ditimbulkan oleh konflik antara raja (eksekutif) dan parlemen (legislatif).


[1] Anotasi dari Buku Friedrich tentang Filsafat Hukum

[2] Calon Advokat Magang 2012

Iklan

HUKUM, KONSTITUSI DAN KEDAMAIAN DUNIA

HUKUM, KONSTITUSI DAN KEDAMAIAN DUNIA[1]

Oleh:

Dalinama Telaumbanua[2]

 

Semua hukum dipandang hanya sebagai batang tubuh yang pembuatannya merupakan tanggungjawab dari parlemen yang dipilih rakyat. Ini tentunya sama sekali tidak meniadakan rujukan kontinyu pada konstitusi, khususnya dalam diskusi politik. Namun rujukan itu tidak secara khusus dimaksudkan untuk memisahkan batang tubuh Undang-Undang. Gagasan tentang hukum Negara, yakni hukum yang menjadi pijakan beberapa cabang pemerintahan dan yang harus mereka patuhi dalam menjalankan kekuasaan merupakan jembatan antara absolutism despotic sewenang-wenang dengan konstitusionalisme yang telah berkembang maju.

Seluruh hukum dapat dilihat berdasarkan hirarki sumber hukum, dimana yang tertinggi adalah konstitusi, sedangkan yang terendah adalah langkah-langkah yang diambil oleh polisi atau penguasa darurat untuk mengatasi situasi konkret. Ditengah-tengahnya dijumpai Undang-Undang dan peraturan. Suatu norma hukum dalam konstitusi menjadi relative tidak penting seiring berjalannya waktu, sedangkan disisi lain aturan atau ketentuan justru menjadi teramat penting. Jika fakta ini tidak dipertimbangkan secara memadai, kesalahan serius dan kebingunan akan muncul, semua itu akan menjadi sedemikian rumit sampai-sampai membahayakan system hukum secara keseluruhan. Pada era rasionalisme, dari Locke, Kant dan Hegel pada umumnya hukum dipandang sebagai bentuk utama tindakan politik yakni hukum dalam pengertian pemberlakuan Undang-Undang. Hukum itu dipahami sebagai norma yang menyuarakan aturan umum, oleh karena menurut Locke hak untuk merumuskan aturan umum tersebut harus dibagi antara raja dan parlemen. Inti dari pemisahan kekuasaan yang efektif adalah tidak dipusatkannya kekuasaan penting ditangan satu penguasa. Montesquieu dan Kant serta filsuf monarki konstitusional yang lain, cenderung menerima pandangan ini, kendati mereka juga menekankan pemisahan legislatif dari eksekutif dan kekuasaan yudisial. Oleh sebab itu, konstitusi mesti dipahami sebagai proses yang membatasi sekaligus memberikan bentuk tindakan politik. Konstitusi memiliki fungsi yang jelas dalam kelompok politik. Jaminan hak dasar dan pemisahan kekuasaan, baik yang fungsional atau spasial (federalism) berfungsi sebagai pembatas tersebut. Hak dasar dalam hal ini ialah untuk menetapkan sebuah wilayah berdasarkan norma hukum sama sekali tidak boleh dimasuki oleh pemerintah termasuk legislatif, kecuali dalam situasi yang sangat genting. Pemisahan kekuasaan ini mencegah siapa pun atau kelompok mana pun dalam tatanan konstitusional itu untuk memusatkan seluruh kekuasaan atau bahkan sebagian besar ditangan segelintir orang. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk menjadi penguasa atau raja. Dengan demikian, sebuah konstitusi didasarkan pada keputusan rakyat yang terbatas ketika sampai pada penerapannya.

Hukum internasional tidak hanya bersandar pada sebuah konstitusi yang diciptakan oleh kewargaan dunia. Sebaliknya, orang bias berpendapat bahwa hanya penciptaan aturan perundangan bagi seluruh dunialah yang menjamin bahwa dalam hubungan antar warga yakni komunitas hukum, maka hukum akan menggantikan kekuasaan dan pemaksaan sewenang-wenang. Hukum internasional telah dan akan terus menjadi titik fokus argument filsafat dalam bidang hukum terutama karena di bidang ini nilai-nilai aturan dan keadilan yang merupakan dialektika hukum dipertentangkan secara tajam. Jadi hukum dunia yang dicita-citakan dalam kerangka konstitusi dunia sepertinya sejalan dengan pelaksaan tugas yang diberikan oleh hukum sebagai realisasi keadilan kepada manusia. Tuga ini merupakan tugas yang sangat komprehensif dan akan menuntut kecendikiaan manusia selama beberapa generasi mendatang. Oleh karena, hukum yang adil merupakan sebuah sistem aturan yang masuk akal yang dilandaskan pada pengalaman bersama manusia, yang berupaya mewujudkan keadilan yang diciptakan dengan pastisipasi seluruh anggota komunitas hukum berdasarkan sebuah konstitusi dan yang bersandar pada upaya bersama berkelanjutan dari anggota komunitas ini.

 


[1] Anotasi dari Buku Friedrich tentang Filsafat Hukum

[2] Calon Advokat Magang 2012

MASALAH-MASALAH FILSAFAT HUKUM


MASALAH-MASALAH FILSAFAT HUKUM:

KEADILAN, HAM, HAK MILIK, HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBARUAN

Oleh:

Dalinama Telaumbanua

 

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.

Hakikat hukum adalah membawa aturan yang ada dalam masyarakat. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap semua arti lain yang menunjuk kearah ini sebagai arti dasar segala hukum. Hukum terkait dengan keadilan, oleh karena keadilan hanya bias dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaab yand hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan ini merupakan proses dinamis yang memakan waktu. Upaya ini didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum untuk mengaktualisasikannya. Sehingga keadilan dapat dianggap sebagai sebuah gagasan, menyebutnya sebagai realitas absolute, sebaimana dilakukan oleh Plato dan Hegel, dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Bila demikian, politik pada tampak sebagai tugas filsuf spekulatif, metafisik yang secara intelektual menyusun tatanan social dan politik ideal. Semua politik praktis tampak sebagai rupa buruk dari politik pengetahuan dan visi intelektual. Serta keadilan dapat dianggap sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Sehingga argumen tentang keadilan sangat menentukan wajah perpolitikan. Sebaliknya politik memberikan problema dasar bagi semua filsafat keadilan. Salah satunya Kant, yang mengecam keras segala ketidaksetaraan berdasarkan keturunan sebagai ketidakadilan.

Hak-hak yang ada pada manusia sebagai manusia merupakan prinsip-prinsip yang menyangkut hukum dalam arti subjektif. Hal ini secara umum diterima oleh karena hak-hak itu berkaitan dengan manusia sebagai makhluk yang istimewa, yang karena martabatnya menuntut untuk dihargai dan dihormati. Pengakuan atas martabat manusia ini telah menghasilkan suatu dokumen yang bersejarah tentang hak-hak azasi manusia yakni Declaration of Human Rights.

Hak-hak manusia disebut hak-hak azasi, oleh karena mereka dianggap sebagai fundamen yang diatasnya seluruh organisasi hidup bersama harus dibangun. Hak-hak seperti itu meruapakan azas-azas Undang-Undang. Hak-hak azasi manusia ini menjadi masalah, jika pengakuan akan hak-hak tersebut dipandang tidak sebagai bagian humanisasi hidup yang telah mulai digalang sejak manusia menjadi sadar tentang tempatnya dan tugasnya di dunia ini.  Kewajiban etis mendorong manusia ke arah suatu tujuan tertentu yakni humanisasi hidup. Akan tetapi jika terjadi tindakan melawan etika lingkungan antroposentris pada zaman sekarang ini, maka akan menimbulkan suatu etika lain yang disebut etika biosentris. Dalam etika biosentris ini, manusia dipandang sebagai anggota komunitas kehidupan sebagai bagian integral system alam.

Hak-hak azasi manusia dibagi dalam dua jenis, yaitu pertama hak fundamental yang melekat pad pribadi manusia individual adalah hak atas hidup dan perkembangan hidup. Umpamanya hak atas kebebasan batin, agama dalam hidup pribadi, hak atas nama baik, dan lain sebagainya. Hak-hak ini disebut sebagai hak-hak dasar klasik bertujuan menjamin hak-hak demokratis dalam Negara. Kedua hak-hak yang melekat pada pribadi manusia sebagai makhluk sosial dibagi dalam hak-hak ekonomis, sosial dan cultural. Hak-hak manusia itu menyangkut hak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yakni sandang, pangan, kesehatan, kerja pendidikan. Setiap penindasan ditolak, baik horizontal diantara manusia maupun vertikal dari campur tangan pemerintah. Setiap orang mempunyai kebebasan politik, hak-hak sosial serta hak-hak sipil yang harus dilindungi terhadap penyelewengan dari pihak pemerintah. Jadi, penerbitan dokumen tentang hak-hak manusia oleh PBB merupakan langkah yang berharga ke suatu masyarakat yang adil di seluruh dunia.

Diantara hak azasi manusia yan paling dibicarakan dalam filsafat hokum adalah hak azasi manusia dalam hubungannya dengan suatu benda, yang lazim disebut hak milik. Masalah hak milik ini akan dibicarakan sebagai masalah ketiga filsafat hukum. Masalah terakhir adalah tentang peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Masalah ini penting dibicarakan, mengingat konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat telah diterima sebagai konsep pembangunan hukum Indonesia.

 

 

DAFTAR PUSTAKA:

Darji and Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006

Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nusa Media, Bandung, 2010

Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Huijbers,Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta,1982.

Ujan, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 2009

 

Apakah asas itu ditemukan atau diciptakan?

Dalinama Telaumbanua

 

Apakah asas itu ditemukan atau diciptakan?

Dalam menjawab persoalan ini, terlebih dahulu diketahui mengenai apa yang dimaksud dengan asas.

Asas berasal dari bahasa Arab (Asasun) yang artinya dasar, basis, pondasi. Jika dihubungkan dengan hukum maka asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.

Sementara Pengertian azas dalam kamus Bahasa Indonesia adalah :

  1. Dasar, alas serta pedoman
  2. Suatu kebenaran yang menjadi pokok (tumpuan berpikir, berpendapat) misalnya “bertentangan dengan azas-azas hukum pidana”, ‘pada azasnya saya setuju dengan usul saudara”.
  3. Cita-cita yang menjadi dasar perkumpulan (negara) misalnya membicarakan azas dan tujuan (W.J.S. Purwadarminta, 1976).

Dari ke 3 pengertian tersebut dapat kita lihat pengertian yang essensiel dari azas adalah merupakan dasar, landasan, fundamen, prinsip dan jiwa atau cita-cita. Asas juga dapat dikatakan pengertian dan nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.

Dari defenisi mengenai asas tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa asas itu ditemukan. Oleh karena asas itu yang dalam hal ini dasar atau patokan telah ada sebelumnya dalam kehidupan stiap orang atau masyarakat dalam bentuk nilai kemudian dikonkritkan menjadi asas supaya bisa menjadi acuan atau patokan.