POLITIK HUKUM DALAM ERA GLOBALISASI

POLITIK HUKUM DALAM ERA GLOBALISASI

Oleh:

Dalinama Telaumbanua

 

PENDAHULUAN

Politik hukum merupakan garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. Selain itu, politik hukum menurut kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum akan dibentuk[1]. Sedangkan politik hukum menurut Satjipto Rahardjo ialah sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dicapai untuk mencapai suatu tujuan social dan hukum tertentu dalam masyarakat[2]. Dalam pembahasan politik hukum kali ini ditekankan pada aspek secara globalisasi.

Globalisasi dalam hal ini adalah proses dimana berbagai peristiwa, keputusan, dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat memberi konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia lain. Istilah globalisasi pertama kali digunakan oleh Theodore Levit tahun 1985. istilah itu semula digunakan untuk menunjuk pada politik-ekonomi, khususnya politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan.

Ada empat aspek globalisasi yang dikemukakan yaitu pertama Seluruh kegiatan politik, social ,ekonomi melintasi Negara-negara, kedua Globalisasi meningkatkan keuntungan kita satu sama lain dengan meningkatnya arus perdagangan, investasi, keuangan, migrasi dan kebudayaan. Ketiga Sistem-sistem transportasi, informasi, dan komunikasi yang baru dan serba canggih berarti bahwa ide, barang, informasi, modal dan orang bergerak dapat lebih cepat. Keempat Itu berarti bahwa peristiwa-peristiwa secara geografis jauh memiliki dampak dan pengaruh yang besar bagi hidup kita. Bahkan, perkembangan-perkembangan lokal membawa dampak global yang luar biasa. Arjun Appadurai mengidentifikasikan 5 (lima) tipe saling keterkaitan global, yaitu

1)   Ethnoscapes yaitu, pergerakan manusia ternasuk turis, imigran, pengungsi dan pembisnis pembisnis melintasi batas negara.

2)   Financescapes yaitu, aliran uang yang melintasi skat-sekat Negara. Hal ini terjadi berkat pasar uang, tukar-menukar saham dan obligasi dan pasar komuditas yang semakin sibuk antar negara setiap hari dan bahkan setip detik.

3)   Ideoscapes yaitu, penyebaran gagasan dan ideologi politik yang mendunia.

4)   Mediascapes yaitu, penyebaran lintas budaya gambar-gambar media di layar computer, koran, televisi dan radio.

5)   Technoscapes yaitu, penyebaran tekhnologi ke seluruh penjuru dunia.

Proses globalisasi meningkat sangat pesat di abad ke-20. Oleh karena faktor

Pertama, berkembang pesatnya tehknologi komunikasi dan informasi. Berkembang pesatnya tehknologi komunikasi di mungkinkan oleh perkembangan sarana-sarana teknologi dan telekomunikasi dunia, Internet adalah salah komunikasi yang paling cepat kemajuannya. Perkembangan pesat tekhnologi komunikasi mempercepat aliran informasi dari berbagai belahan dunia. Setiap harinya, media global menyajikan berita,gambar dan infoormasi ke rumah-rumah. Hal itu memudahkan kita menyaksikan secara langsung dan terus-menerus apa yang terjadi di luar negeri. Kedua berkembang pesatnya perusahaan-perusahaan transnasional.

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan sistem-sistem di berbagai sektor lainnya yang mendukung roda pemerintahan, termasuk pula sistem hukum dan arah politik hukum dalam mencapai rencana dan tujuan bernegara. Memperhatikan UUD 1945 beserta ke-4 perubahannya dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis, pembangunan hukum memainkan peranan penting dalam menjamin dan melindungi kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Arah dan tujuan pembangunan di bidang hukum harus terus diupayakan terfokus dan bertahap menuju arah dan tujuan bernegara sebagaimana yang dicita-citakan.

Berbagai perubahan yang terjadi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia dan perkembangan dunia global juga berpengaruh pada sistem hukum dan arah politik hukum Indonesia, perlu upaya pembenahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pembenahan terhadap sistem di berbagai sektor yang ada ditujukan bagi upaya perbaikan dengan tetap berlandaskan kepada

Prinsip-prinsip hukum dan ketatanegaraan yang berlaku serta tetap Arah politik hukum yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia terfokus pada upaya pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Mengingat praktik korupsi sangat merugikan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis sehingga tidak memberikan peluang sekecil apa pun bagi pelaku korupsi untuk mencuri hak rakyat. Melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, upaya-upaya perbaikan sistem hukum harus merupakan perwujudan percepatan dari pemberantasan korupsi itu sendiri.

 

 

ISI / PEMBAHASAN

Politik hukum pada era globalisasi ini sebetulnya tidak lepas dari globalisasi ekonomi. Oleh karena globalisasi ekonomi sebenarnya sudah terjadi sejak lama, masa perdagangan rempah-rempah, masa tanaman paksa (cultuur stelsel) dan masa dimana modal swasta Belanda zaman kolonial dengan buruh paksa. Pada ketiga periode tersebut hasil bumi Indonesia sudah sampai ke Eropa dan Amerika. Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional, Seperti pada waktu krisis moneter di Indonesia, perusahaan multinasional dengan dalih mengatasi krisis perusahaan tersebut mencari pasar baru dan memaksimalkan keuntungan dengan mengekspor modal dan reorganisasi struktur produksi. Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan pelaku-pelaku ekonomi dunia. Manufaktur, perdagangan, investasi melewati batas-batas negara. meningkatkan intensitas persaingan. gejala ini dipercepat oleh kemajuan komunikasi dan transportasi teknologi. Manakala ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya WTO (World Trade Organization) telah didahului atau diikuti oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti Masyarakat Eropah, NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan globalisasi perdagangan. Sebaliknya, integrasi ekonomi global mengharuskan terciptanya blok-blok perdagangan baru. Bergabung dengan WTO dan kerjasama ekonomi regional berarti mengembangkan institusi yang demokratis. memperbaharui mekanisme pasar, dan memfungsikan sistim hukum. Prinsip-prinsip “Most -Favoured – Nation.” “Transparency,’’ “National Treatment..’ “Non – Dicrimination” menjadi dasar WTO dan blok ekonomi regional, Bagaimana juga karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum, globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara Barat dan Timur. Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum. antara lain melalui perjanjian-perjanjian internasional.27 General Agreement on Tariff and Trade (GATT) misalnya, mencantumkan bebarapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota berkaiian dengan penanaman modal, hak milik intelektual, dan jasa prinsip-prinsip “Non-Discrimination,” “Most Favoured Nation,” “National Treatment,” “Transparency” kemudian menjadi substansi peraturan-peraturan nasional negara-negara anggota. Globalisasi dibidang kontrak-kontrak bisnis internasional sudah lama terjadi. Karena negara-negara maju membawa transaksi-transaksi baru ke negara-negara berkembang, maka partner mereka dari negara-negara berkembang menerima model-model kontrak bisnis internasional tersebut, bisa karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut, dapat juga karena posisi tawar yang lemah, Oleh karena itu tidak mengherankan, perjanjian patungan (joint venture), perjanjian waralaba (franchise), perjanjian lisensi, perjanjian keagenan, hampir sama disemua negara. Konsultan hukum suatu negara dengan mudah mengerjakan perjanjian-perjanjian semacam itu di negara-negara lain.

Persamaan ketentuan-ketentuan hukum berbagai negara bisa juga terjadi karena suatu negara mengikuti model negara maju berkaitan dengan institusi-institusi hukum untuk mendapatkan modal. Undang-Undang Perseroan Terbatas berbagai negara. dari “Civil Law” maupun “Common Law” berisikan substainsi yang serupa. Begitu juga dengan peraturan Pasar Modal, dimana saja tidak banyak berbeda, satu dan yang lain karena dana yang mengalir ke pasar-pasar tersebut tidak lagi terikat benar dengan waktu dan batas-batas negara, Tuntutan keterbukaan (transparency) yang semakin besar, berkembangnya kejahatan intiernasional dalam pencucian uang (money laundering) dan “insider trading” mendorong kerjasama internasional. Usaha-usaha untuk menyamakan peraturan dibidang perburuhan dan lingkungan hidup masih akan terus berjalan, Negara-negara maju meminta agar negaranegara berkembaug memperbaiki kondisi perburuhan dan perlindungan Lingkungan hidup, tidak saja didasari oleh hak-hak azasi manusia, tetapi juga persaingan perdagangan. Upah dan jaminan buruh yang rendah, serta peraturan perlindungan lingkungan hidup yang longgar menurut negara maju adalah “social dumping” yang merugikan daya saing mereka.

Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi,perdagangan, jasa-jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju (converagence). Namun tidak ada jaminan peraturan-peraturan tersebut memberikan hasil yang sama disemua tempat. Hal mana dikarenakan perbedaan sistim politik. ekonomi dan budaya. Hukum itu tidak sama dengan kuda, Orang tidak akan menamakan keledai :uau icbra adalah kuda, walau bentuknya hampir sama. Kuda adalah kuda, jukum tidak demikian. Apa yang disebut hukum itu tergantung kepada persepsi masyarakatnya. Friedman, mengatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakat. budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.

Dalam menghadapi hal yang demikian itu perlu check and balance dalam bernegara. Check and balance hanya bisa dicapai dengan Parlemen yang kuat. Pengadilan yang mandiri, dan partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaganya.

Arus globalisasi juga memaksa peran pembangunan ekonomi Dunia Ketiga untuk lebih maju. Disamping itu, sumber daya alam yang dimiliki akan sangat berperan dalam melakukan pembangunan ekonomi, tinggal bagaimana manajemen sumber daya manusia yang dimiliki, dapat melakukan pengelolaan terhadap aset produktif yang dapat mendukung pembangunan ekonomi setiap negara.

Fenomena arus globalisasi yang paling nyata, bagaimana negara-negara yang sedang berkembang pada Dunia Ketiga akan menjadi target kepentingan ekonomi negara adikuasa. Belum lagi, masalah ’gap’ (kesenjangan) yang semakin melebar antara negara-negara berkembang dan miskin dengan negara-negara maju maupun dengan Transnational Corporation (TNC). Upaya penghapusan kemiskinan (Poverty Alleviation) sebagaimana banyak dinyatakan secara retorik oleh Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) kenyataannya hanyalah sikap mengelabuhi publik (kebohongan publik) secara terang-terangan, mengapa demikian? karena, dalam kenyataannya arah dan tujuan globalisasi dengan arah tujuan penghapusan kemiskinan sangatlah bertolak belakang, bukan saja bertolak belakang, tetapi juga berlawanan secara mendasar. Pembukaan pasar seluas luasnya di seluruh dunia melalui berbagai instrumen termasuk Bank Dunia, IMF, MNC, TNC, WTO, dan lembaga sejenis yang lain serta pasar tidak pernah memikirkan aspek sosial termasuk aspek perubahan pengaturan sumber daya manusia dan kecenderungannya justru hanya pada agenda penghapusan kemiskinan, penciptaan pasar untuk bagaimana menghasilkan profit dan profit, bukti paling jelas adalah liberalisasi sektor keuangan oleh IMF dan Bank Dunia pada tahun 1980-an yang kini menjadi sebab utama krisis ekonomi, pelarian modal keluar negeri, serta beban utang meningkat tajam dan volatilitas keuangan tidak berkesudahan yang membangkrutkan bangsa-bangsa negara berkembang dan miskin hanya dalam hitungan hari.

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sejarah pemikiran hukum responsif di Indonesia mulai banyak dikaji oleh para ahli hukum di Indonesia pada era orde baru atau lebih tepatnya pada tahun 1980-an, dan mengalami perkembangan sampai munculnya gagasan hukum progresif yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo, gagasan hukum ini diakui bukan merupakan hal yang baru akan tetapi lebih merupakan kristalisasi pemikiran berdasarkan pengkajian terhadap dinamika permasalahan hukum di Indonesia. Suatu model pengembangan pemikiran hukum responsif yang selama ini diperkenalkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Hal ini dapat dilihat pada kontruksi hukum responsif yang dilandasi oleh dua madzhab hukum yaitu legal realism dan sociological jurisprudence. Oleh karena jika konfigurasi politik demokratis maka akan melahirkan karakter hukum yang responsif. Konfigurasi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum, partisipasi ini dapat di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan di selenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik.

Identifikasi suatu konfigurasi politik demokratis atau otoriter, indikatorindikator yang di pergunakan adalah peranan partai politik dan Lembaga Perwakilan Rakyat, kebebasan pers dan peranan pemerintah. Sedangkan untuk mengidentifikasi apakah suatu produk hukum responsif atau ortodoks, maka indikatornya-indikatornya yang dipergunakan adalah proses pembuatannya, sifat dan fungsinya dan kemungkinan penafsirannya.

Sedangkan gagasan hukum progresif dikontruksi oleh enam madzhab hukum yaitu legal realism, sociological jurisprudence, freirechtslehre, interessenjurisprudenze, teori hukum alam, dan critical legal studies. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick mengungkapkan bahwa politik hukum era globalisasi lebih merupakan cerminan dari tahap evolusi hukum, politik, dan sosial yang dialami bangsa Indonesia. Tahapan evolusi dari sistem yang sebelumnya otoriter kepada sistem yang diharapkan lebih demokratis sehingga bentuknya pun merupakan campuran dari ketiga tipe hukum represif, otonom, dan responsif. Sedangkan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mahfud MD dihasilkan kesimpulan bahwa konfigurasi politik yang terjadi pada era reformasi lebih cenderung demokratis, maka karakter produk hukum yang dihasilkannya pun memiliki kecenderungan responsif-populistik[3].

William Liddle, seorang pemerhati Indonesia mengatakan bahwa yang dominan di Indonesia adalah apa yang disebutnya faham inbetweenness, suatu faham yang setengah-setengah dalam artian tidak menganut ideologi liberal dan tidak juga komunis, tidak sistem ekonomi pasar bebas dan tidak pula sistem ekonomi komando. Ada baiknya mempertahankan faham ini dengan kecenderungan untuk selalu memadukan sistem, pola pikiran dan nilai-nilai yang berlawanan atau berbeda, misalnya adalah mengupayakan sintesa dari ideologi liberal dan sosialis atau pandangan Barat dan pandangan Timur dalam kehidupan. Kecenderungan ini nampaknya tetap kuat di dalam banyak bidang ekonomi, politik, hukum dan budaya. Memang Indonesia sepertinya tidak mampu dan tidak mau memilih suatu sistem secara utuh. Kita sepertinya dikendalikan oleh rasa ketidakpastian tanpa akhir. Dalam bidang ekonomi, kita menyaksikan kebijakan yang pada satu sisi sangat berpihak kepada liberalisasi ekonomi tetapi pada sisi lainnya seperti rnenegasikan liberalisasi ekonomi. Berbagai kebijakan yang memberikan lisensi khusus dengan berbagai fasilitasnya, yang pada gilirannya melahirkan oligopoli dan monopoli. Sementara pada sisi lainnya pemerintah mulai membatasi intervensi dalam kehidupan ekonomi seperti pengurangan subsidi dan sebagainya[4].

Berdasarkan politik hukum yang terjadi pada era globalisasi ini, maka sepertinya masih ada ruang untuk memperbaiki berbagai sector yang penting khususnya dari segi penegakkan hukum. Perbaikan yang dimaksud ialah:

1)   Memperbaiki faktor hukumnya dalam hal ini Undang-Undang Korupsi agar penjatuhan pidanya lebih ditekankan pada aspek pengembalian kerugian Negara dengan cara penyitaan semua aset terpidana korupsi. Sehingga ide pemiskinan koruptor ini menjadi penting karena selain untuk pengembalian sebagian atau seluruhnya kerugian Negara, juga sebagai pembelajaran bagi yang lain agar jangan ada yang mencoba-coba melakukan korupsi.

Selain dari pada itu, Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai alat penyelesaian konflik atau sengketa melainkan terutama sebagai alat untuk merespons kepentingan masyarakat. Sehingga diharapkan tugas hakim bukan hanya sebagai pewarta ajaran melainkan merespons berbagai tantangan sosial dan personal. Sehingga pertimbangan moral menggunakan nilai moral masyarakat setempat sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam kasus berat menjadi penting.

2)   Memperbaiki moralitas penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk hukum dalam hal ini eksekutif bersama-sama dengan legislatif  dan juga yang menerapkan hukumnya dalam hal ini yudikatif. Selain itu juga perbaikan dari sisi “birokrasi” juga mutlak diperlukan

3)   Memperbaiki, menambah serta melengkapi sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum dalam kasus-kasus korupsi seperti ini. Oleh karena seringkali karena kelincahan atau kelebihan para koruptor, maka mereka bisa melarikan diri keluar negeri. Kemudian karena kekurangan dana serta fasilitas yang dimiliki oleh para penegak hukum maka tidak bias mengejar serta menangkap pelaku ke luar negeri, dan masih banyak hal-hal yang lain yang masih harus dilengkapi sebagai upaya mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

4)   Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkannya sanksi sosial terhadap para koruptor salah satunya dengan cara dikucilkan dari pergaulan sehari-hari.

5)   Peran faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup dapat terus dimaksimalkan sebagai tindakan pencegahan. Budaya anti korupsi harus terus dikembangkan dan dikumandangkan agar itu bisa menjadi pola hidup masyarakat.

 

 

KESIMPULAN

Jadi, politik hukum pada era globalisasi ini lebih merupakan cerminan dari tahap evolusi hukum, politik, dan sosial yang dialami bangsa Indonesia. Tahapan evolusi dari sistem yang sebelumnya otoriter kepada sistem yang diharapkan lebih demokratis sehingga bentuknya pun merupakan campuran dari ketiga tipe hukum represif, otonom, dan responsif. Sedangkan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mahfud MD dihasilkan kesimpulan bahwa konfigurasi politik yang terjadi pada era reformasi lebih cenderung demokratis, maka karakter produk hukum yang dihasilkannya pun memiliki kecenderungan responsif-populistik[5]. Sehingga politik hukum pada era globalisasi yang mana konfigurasi politiknya demokrasi maka produk hukumnya bersifat responsif, meskipun hal ini tidak secara murni berlaku di Indonesia. Tapi setidaknya konfigurasi partisipasi rakyat untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum, partisipasi ini dapat di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan di selenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik.

 

 

 

 


[1]Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.1

[2] Imam dan A.Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, RajaGrafindo Persada , Jakarta,2005, Hal.29

[3] digilib.uns.ac.id/abstrakpdf_7187_studi-tentang-wacana-hukum-responsif-dalam-politik-hukum-nasional-di-era-reformasi.pdf

[5] digilib.uns.ac.id/abstrakpdf_7187_studi-tentang-wacana-hukum-responsif-dalam-politik-hukum-nasional-di-era-reformasi.pdf

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA:

Imam dan A.Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, RajaGrafindo Persada , Jakarta,2005.

Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009

http://www.lombalomba.com/?s=penegakan+hukum+orde+lama

http://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s