MASALAH-MASALAH FILSAFAT HUKUM


MASALAH-MASALAH FILSAFAT HUKUM:

KEADILAN, HAM, HAK MILIK, HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBARUAN

Oleh:

Dalinama Telaumbanua

 

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.

Hakikat hukum adalah membawa aturan yang ada dalam masyarakat. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap semua arti lain yang menunjuk kearah ini sebagai arti dasar segala hukum. Hukum terkait dengan keadilan, oleh karena keadilan hanya bias dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaab yand hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan ini merupakan proses dinamis yang memakan waktu. Upaya ini didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum untuk mengaktualisasikannya. Sehingga keadilan dapat dianggap sebagai sebuah gagasan, menyebutnya sebagai realitas absolute, sebaimana dilakukan oleh Plato dan Hegel, dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Bila demikian, politik pada tampak sebagai tugas filsuf spekulatif, metafisik yang secara intelektual menyusun tatanan social dan politik ideal. Semua politik praktis tampak sebagai rupa buruk dari politik pengetahuan dan visi intelektual. Serta keadilan dapat dianggap sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Sehingga argumen tentang keadilan sangat menentukan wajah perpolitikan. Sebaliknya politik memberikan problema dasar bagi semua filsafat keadilan. Salah satunya Kant, yang mengecam keras segala ketidaksetaraan berdasarkan keturunan sebagai ketidakadilan.

Hak-hak yang ada pada manusia sebagai manusia merupakan prinsip-prinsip yang menyangkut hukum dalam arti subjektif. Hal ini secara umum diterima oleh karena hak-hak itu berkaitan dengan manusia sebagai makhluk yang istimewa, yang karena martabatnya menuntut untuk dihargai dan dihormati. Pengakuan atas martabat manusia ini telah menghasilkan suatu dokumen yang bersejarah tentang hak-hak azasi manusia yakni Declaration of Human Rights.

Hak-hak manusia disebut hak-hak azasi, oleh karena mereka dianggap sebagai fundamen yang diatasnya seluruh organisasi hidup bersama harus dibangun. Hak-hak seperti itu meruapakan azas-azas Undang-Undang. Hak-hak azasi manusia ini menjadi masalah, jika pengakuan akan hak-hak tersebut dipandang tidak sebagai bagian humanisasi hidup yang telah mulai digalang sejak manusia menjadi sadar tentang tempatnya dan tugasnya di dunia ini.  Kewajiban etis mendorong manusia ke arah suatu tujuan tertentu yakni humanisasi hidup. Akan tetapi jika terjadi tindakan melawan etika lingkungan antroposentris pada zaman sekarang ini, maka akan menimbulkan suatu etika lain yang disebut etika biosentris. Dalam etika biosentris ini, manusia dipandang sebagai anggota komunitas kehidupan sebagai bagian integral system alam.

Hak-hak azasi manusia dibagi dalam dua jenis, yaitu pertama hak fundamental yang melekat pad pribadi manusia individual adalah hak atas hidup dan perkembangan hidup. Umpamanya hak atas kebebasan batin, agama dalam hidup pribadi, hak atas nama baik, dan lain sebagainya. Hak-hak ini disebut sebagai hak-hak dasar klasik bertujuan menjamin hak-hak demokratis dalam Negara. Kedua hak-hak yang melekat pada pribadi manusia sebagai makhluk sosial dibagi dalam hak-hak ekonomis, sosial dan cultural. Hak-hak manusia itu menyangkut hak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yakni sandang, pangan, kesehatan, kerja pendidikan. Setiap penindasan ditolak, baik horizontal diantara manusia maupun vertikal dari campur tangan pemerintah. Setiap orang mempunyai kebebasan politik, hak-hak sosial serta hak-hak sipil yang harus dilindungi terhadap penyelewengan dari pihak pemerintah. Jadi, penerbitan dokumen tentang hak-hak manusia oleh PBB merupakan langkah yang berharga ke suatu masyarakat yang adil di seluruh dunia.

Diantara hak azasi manusia yan paling dibicarakan dalam filsafat hokum adalah hak azasi manusia dalam hubungannya dengan suatu benda, yang lazim disebut hak milik. Masalah hak milik ini akan dibicarakan sebagai masalah ketiga filsafat hukum. Masalah terakhir adalah tentang peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Masalah ini penting dibicarakan, mengingat konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat telah diterima sebagai konsep pembangunan hukum Indonesia.

 

 

DAFTAR PUSTAKA:

Darji and Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006

Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nusa Media, Bandung, 2010

Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Huijbers,Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta,1982.

Ujan, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 2009

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s