HUKUM, KONSTITUSI DAN KEDAMAIAN DUNIA

HUKUM, KONSTITUSI DAN KEDAMAIAN DUNIA[1]

Oleh:

Dalinama Telaumbanua[2]

 

Semua hukum dipandang hanya sebagai batang tubuh yang pembuatannya merupakan tanggungjawab dari parlemen yang dipilih rakyat. Ini tentunya sama sekali tidak meniadakan rujukan kontinyu pada konstitusi, khususnya dalam diskusi politik. Namun rujukan itu tidak secara khusus dimaksudkan untuk memisahkan batang tubuh Undang-Undang. Gagasan tentang hukum Negara, yakni hukum yang menjadi pijakan beberapa cabang pemerintahan dan yang harus mereka patuhi dalam menjalankan kekuasaan merupakan jembatan antara absolutism despotic sewenang-wenang dengan konstitusionalisme yang telah berkembang maju.

Seluruh hukum dapat dilihat berdasarkan hirarki sumber hukum, dimana yang tertinggi adalah konstitusi, sedangkan yang terendah adalah langkah-langkah yang diambil oleh polisi atau penguasa darurat untuk mengatasi situasi konkret. Ditengah-tengahnya dijumpai Undang-Undang dan peraturan. Suatu norma hukum dalam konstitusi menjadi relative tidak penting seiring berjalannya waktu, sedangkan disisi lain aturan atau ketentuan justru menjadi teramat penting. Jika fakta ini tidak dipertimbangkan secara memadai, kesalahan serius dan kebingunan akan muncul, semua itu akan menjadi sedemikian rumit sampai-sampai membahayakan system hukum secara keseluruhan. Pada era rasionalisme, dari Locke, Kant dan Hegel pada umumnya hukum dipandang sebagai bentuk utama tindakan politik yakni hukum dalam pengertian pemberlakuan Undang-Undang. Hukum itu dipahami sebagai norma yang menyuarakan aturan umum, oleh karena menurut Locke hak untuk merumuskan aturan umum tersebut harus dibagi antara raja dan parlemen. Inti dari pemisahan kekuasaan yang efektif adalah tidak dipusatkannya kekuasaan penting ditangan satu penguasa. Montesquieu dan Kant serta filsuf monarki konstitusional yang lain, cenderung menerima pandangan ini, kendati mereka juga menekankan pemisahan legislatif dari eksekutif dan kekuasaan yudisial. Oleh sebab itu, konstitusi mesti dipahami sebagai proses yang membatasi sekaligus memberikan bentuk tindakan politik. Konstitusi memiliki fungsi yang jelas dalam kelompok politik. Jaminan hak dasar dan pemisahan kekuasaan, baik yang fungsional atau spasial (federalism) berfungsi sebagai pembatas tersebut. Hak dasar dalam hal ini ialah untuk menetapkan sebuah wilayah berdasarkan norma hukum sama sekali tidak boleh dimasuki oleh pemerintah termasuk legislatif, kecuali dalam situasi yang sangat genting. Pemisahan kekuasaan ini mencegah siapa pun atau kelompok mana pun dalam tatanan konstitusional itu untuk memusatkan seluruh kekuasaan atau bahkan sebagian besar ditangan segelintir orang. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk menjadi penguasa atau raja. Dengan demikian, sebuah konstitusi didasarkan pada keputusan rakyat yang terbatas ketika sampai pada penerapannya.

Hukum internasional tidak hanya bersandar pada sebuah konstitusi yang diciptakan oleh kewargaan dunia. Sebaliknya, orang bias berpendapat bahwa hanya penciptaan aturan perundangan bagi seluruh dunialah yang menjamin bahwa dalam hubungan antar warga yakni komunitas hukum, maka hukum akan menggantikan kekuasaan dan pemaksaan sewenang-wenang. Hukum internasional telah dan akan terus menjadi titik fokus argument filsafat dalam bidang hukum terutama karena di bidang ini nilai-nilai aturan dan keadilan yang merupakan dialektika hukum dipertentangkan secara tajam. Jadi hukum dunia yang dicita-citakan dalam kerangka konstitusi dunia sepertinya sejalan dengan pelaksaan tugas yang diberikan oleh hukum sebagai realisasi keadilan kepada manusia. Tuga ini merupakan tugas yang sangat komprehensif dan akan menuntut kecendikiaan manusia selama beberapa generasi mendatang. Oleh karena, hukum yang adil merupakan sebuah sistem aturan yang masuk akal yang dilandaskan pada pengalaman bersama manusia, yang berupaya mewujudkan keadilan yang diciptakan dengan pastisipasi seluruh anggota komunitas hukum berdasarkan sebuah konstitusi dan yang bersandar pada upaya bersama berkelanjutan dari anggota komunitas ini.

 


[1] Anotasi dari Buku Friedrich tentang Filsafat Hukum

[2] Calon Advokat Magang 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s