Hak Menolak Hukum dan Kewajiban Mematuhi Hukum

Hak Menolak Hukum dan Kewajiban Mematuhi Hukum

(Anotasi dari buku UJAN)

Oleh:

Dalinama Telaumbanua

 

 

          Hukum sudah menjadi bagian hidup manusia. Masyarakat pada umumnya hidup dengan berbagai aturan yang mengikatnya. Bahkan sulit membayangkan suatu komunitas hidup tanpa aturan. Tapi persoalannya apakah hukum itu dengan sendirinya dipatuhi padahal banyak produk hukum yang tidak memihak kepentingan masyarakat. Permasalahan ini sangat.

  1. Hak Menolak Hukum

Hugo Adam Bedau dalam bukunya Civil Disobediensce in Focus berpendapat bahwa pembangkangan warga berarti tidak mematuhi hukum dengan alas an yang tepat atau tidak baik merupakan persoalan lama setua kisah klasik Yunani Kuno tentang pembangkangan Prometheus terhadap Zeus yang sengaja dilakukan agar sang dewa memberikan api kepada manusia. Terlepas dari faktor historis yang dengan jelas memperlihatkan pembangkangan terhadap hukum yang berlaku, sikap tidak mematuhi hukum itu sendiri merupakan isu politik controversial. Penolakan terhadap hukum bagi masyarakat politik merupakah taruhan yang sangat berbahaya karena mengancam otoritas Negara secara langsung yang dapat berujung pada instabilitas berkepanjangan.

Civil Disobediensce selalu dipahami sebagai pembangkangan terhadap Negara. Sehingga apabila seseorang tidak setuju dengan hukum yang berlaku, maka ia dapat menyikapi hukum dengan 3 (tiga) kemungkinan sikap yaitu pertama, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun tetap diam dan tidak menyatakan ketidaksetujuannya. Takut akan hukuman atau rasa tidak nyaman atas kritik dari pihak lain sering kali menjadi alas an untuk bersikap diam terhadap hukum yang tidak adil. Kedua, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun setelah menyuarakan ketidaksetujuannya. Hal ini tidak bias disebut sebagai Civil Disobediensce karena tidak ada tindakan melawan hukum selain pernyataan ketidaksetujuan. Ketiga, subjek menolak untuk mematuhi hukum, tetapi tetap menyembunyikan ketidaksetujuannya sehingga tidak diketahui publik.

Thoreau menegaskan bahwa manusia kalau pada akhirnya mematuhi hukum itu karena ia memahami bahwa hukum itu benar atau adil oleh karena manusia memiliki suara hati. Sedangkan John Rawls memandang Civil Disobediensce sebagai kewajiban natural untuk menegakkan keadilan.

Oleh karena ada kemungkinan pembangkangan sebagai ungkapan sikap peduli pada hukum yang adil itulah maka hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi hukum. Di sini diskresi hakim memainkan peranan penting agar hukum dapat diterapkan secara adil.

Ada 3 kondisi utama menurut Raws sebagai pembenaran atas gerakan pembangkangan yaitu pertama, apabila Civil Disobediensce dipahami sebagai gerakan politik yang ditujukan pada rasa keadilan komunitas, maka pantas kalau gerakan ini dibatasi pada berbagai hal yang dipangang tidak adil. Kedua, Civil Disobediensce dapat dibenarkan ketika berbagai upaya yang dilakukan dengan kehendak baik untuk memperbaiki keadaan tidak mendapatkan respons yang baik dari penguasa. Ketiga, Civil Disobediensce sebetulnya lebih merupakan tuntutan prinsip rasa keadilan, khususnya yang menyatakan bahwa setiap orang dalam situasi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama.

Jadi pembangkangan terhadap hukum baru dibenarkan apabila terjadi ketidakadilan serius. Civil Disobediensce ini ada oleh karena merupakan salah satu kewajiban moral politik.

 

 

  1. Kewajiban Mematuhi Hukum

Kewajiban mematuhi hukum muncul sebagai konsekuensi natural dari kewajiban terhadap keadilan ketika kita berpikir bahwa moral seseorang tidak sekedar menuntut bahwa orang lain tidak boleh dirugikan atau terancam keamanannya. Selain itu pula, hak moral seseorang juga menuntut kita dalam melakukan sesuatu yang menguntungkan atau bermanfaat baginya. Sehingga kita secara moral wajib mendorong lembaga yang adil demi mengamankan dan mendorong pelaksanaan hak orang lain. Oleh karena itu, komitmen moral natural kita pada hak sesama warga Negara merupakan legitimasi pembatasan kebebasan kita melalui hukum yang berlaku. Voluntarisme sebagai refleksi dari etika the good Samaritan, seorang Samaria yang dilukiskan sebagai figure yang baik hati dengan membantu seorang Yahudi yang notabene musuh dari suku Samaria. Hal ini member ruang pada Negara untuk melakukan paksaan hukum tanpa harus mendapat persetujuan dari warga Negara. Paksaan politik demi mencegah bahaya yang lebih besar disatu pihak, namun tanpa member beban berlebih pada subjek di pihak lain, secara moral dapat dibenarkan.

Selain kewajiban untuk patuh pada hukum menjadi penting bagi individu untuk mengamankan kepentingannya sendiri, akan tetapi kepatuhan subjek terhadap hukum ini juga merupakan bentuk tanggung jawabnya terhadap kepentingan bersama.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s