Account Demo Trading

Cara mendaftar Account Demo/ Simulasi Saham secara gratis

 
 
Bagi teman2 yg tertarik memainkan demo atau simulasi SAHAM, bisa mendaftar di link dibawah ini..
Jadi main SAHAM skarang bisa dimainkan dan dinikmati oleh kalangan menengah ke bawah… ayo daftar, mumpung gratis hehehe…
PT Monex Investindo Futures merupakan perusahaan broker keuangan terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2000. Kami menyediakan fasilitas trading Forex, Indeks Saham dan Komoditi (KIE) dengan spread yang sangat kompetitif.
Untuk mengenai lebih dalam mengenai bisnis yang ringan, efektif dan menguntungkan ini, silahkan ikuti langkah2 berikut ini:
1.      Terlebih dahulu mendaftar dengan gratis di http://www.mifx.com/open-demo-account/z2e4x2q2
2.      Setelah selesai mendaftar, langkah selanjutnya buka email bpk/ibu/saudara/saudari, trus klik Link Activation Demo Account, lalu 3 poin dari isi email tersebut anda klik bagian Downlod Monex Trader http://mifx.com/platform/mifx4setup.exe
3.      Setelah selesai download, langkah selanjutnya adalah instal program yg sudah didownload tersebut.
4.      Setelah selesai install, kemudian layar monex trader terbuka dan disitu ada grafik2.
5.      Di layar kiri paling atas ada kata file lalu pilih login.
6.      Setelah login terbuka, disitu dia meminta login dan password. Untutk mengetahui login demo dan password, silahkan copy di inbox email yg sudah dikirim sebelumnya.
 
Untuk lebih jelasnya, silahkan sms/telpon di nomor hp 081228129888 atau PIN 32A1FEA7

Sejarah Kepartaian Indonesia Pada Pertarungan Politik

Sejarah Kepartaian Indonesia Pada Pertarungan Politik

Pemilu Tahun 1999 – 2009

 

Oleh:

Dalinama Telaumbanua, S.H[1]

 

 

Sebelum membahas mengenai pertarungan politik ideologi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan Ideologi ialah pemikiran yang mencakup konsepsi mendasar tentang kehidupan dan memiliki metode untuk merasionalisasikan pemikiran tersebut berupa fakta, metode menjaga pemikiran tersebut agar tidak menjadi Absurd dari pemikiran-pemikiran yang lain.[2]

Deideologisasi Partai Politik 

Tahun 1999 sering dikatakan sebagai tahun kemunculan kembali politik aliran dengan tampilnya partai-partai politik yang menggunakan berbagai macam ideologi sebagai dasar formal pendiriannya, seperti Islam, nasionalisme, sosialisme, marhaenisme dan sebagainya.[3]

Berbeda dengan masa Orde Baru yang penuh represi oleh rezim penguasa secara berlebihan dengan maksud meneguhkan kekuasaan, terutama pada tahun 1980-an dengan cara mewajibkan semua ormas dan organisasi politik menggunakan satu asas sebagai ideologi, sehingga mengerdilkan partai politik yang bukan mesin politik penguasa saat itu. Sederhananya, era reformasi memungkinkan kemunculan partai politik dengan aneka macam warna dan ideologi, dari kiri, kiri luar, moderat, kanan sampai kanan luar yang menawarkan berbagai macam pandangan aksi.

Kondisi seperti ini, semula memberi kelegaan kepada rakyat Indonesia karena mereka bebas memilih partai politik yang dari ideologinya terbaca sebagai partai yang bervisi dan mempunyai garis perjuangan jelas dengan titik tekan tertentu sebagai prioritas dalam program kerja partai. Kelegaan itu bertambah lagi setelah Pemilu 1999 benar-benar bisa terlaksana sesuai rencana dan memenuhi kriteria demokrasi, jujur, dan adil. Bahkan, taraf  perkembanganya dipandang para pakar maupun aktivis politik melebihi atau paling tidak sama dengan Pemilu 1955 yang juga diikuti banyak kontestan.[4]

Saat itulah, bayangan akan tampilnya pemimpin-pemimpin politik yang merakyat dan berjiwa demokrat segera muncul dalam benak rakyat serta memberi harapan baru kepada rakyat tentang masa depan yang lebih baik, gemilang, penuh kecerahan.

Namun, perjalanan sejarah politik di Tanah Air selama kurang lebih lima tahun terakhir menunjukkan realitas yang sama sekali lain. Ideologi yang digunakan partai-partai politik ternyata tidak bisa dijadikan jaminan. Kenyataannya, dasar formal pendirian sebuah partai politik tidak bisa menjamin apa pun, kecuali formalitas itu sendiri. Dalam praktik politik riil di lapangan, nyata sekali telah terjadi kesenjangan dengan berbagai idealitas.[5]

Secara obyektif dapat dinilai, partai Islam belum tentu menawarkan jalan yang lebih Islami. Partai terbuka belum tentu mempraktikkan keterbukaan, bahkan sebaliknya ada yang menunjukkan eksklusivisme sehingga hanya berisi sebagian dari kelompok tertentu saja. Partai kerakyatan tidak selalu membela kepentingan rakyat dan justru yang tak jarang terjadi adalah sebaliknya, menjadikan rakyat sebagai alat legitimasi aneka kepentingan elite partai politik semata. Partai nasionalis belum tentu mampu melawan tekanan asing dan kolonialisme, sehingga hanya bisa mengikuti kemauan pihak asing saja. Partai sosialis belum tentu mampu melawan elitismenya sendiri. Inilah realitas politik yang tidak bisa dibantah dan bisa dirasakan siapa pun.

Dalam kondisi semacam ini, pada pemilu mendatang dalam, akan terjadi proses deideologisasi partai politik. Ideologi sebuah partai politik, bagi sebagian orang, terutama yang melek politik, akan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang penting dijadikan pertimbangan seseorang dalam memilih partai politik. Proses deideologisasi akan terjadi dari dua arah.[6]

Pertama, kemungkinan yang akan lebih dulu terjadi, yaitu proses deideologisasi di kalangan pemilih, yang lalu diikuti yang kedua, yakni elite politik dan partai politik sebagai sebuah institusi yang telah membaca realitas “pasar”. Hal kedua ini bisa disebut sebagai akibat dari yang pertama. Jadi, partai politik dalam hal ini tetap sebagai pihak yang selalu mengincar celah untuk mendapatkan tempat di hati rakyat dengan berbagai macam cara.

Sebagian pemilik hak pilih, bila tetap menggunakan hak pilihnya dalam pemilu nanti (karena jumlah golput mungkin meningkat), mereka tidak akan lagi memperedulikan ideologi apa yang dijadikan sebagai salah satu barang jualan sebuah partai politik, tetapi lebih melihat produktivitas macam apa yang telah ditunjukkan dan secara riil diberikan oleh sebuah partai politik kepada rakyat, bangsa dan negara. Adapun ideologi, bendera, dan jaket, adalah tampilan luar yang sudah saatnya tidak dipersoalkan. Yang akan dijadikan kriteria penilaian oleh rakyat atas sebuah partai politik adalah kinerjanya, apakah sikap dan perilaku partai itu, pribadi-pribadi politisi yang dilahirkan dan partai sebagai institusi mempunyai manfaat bagi kepentingan rakyat banyak dan menawarkan kecerahan bagi masa depan bangsa atau tidak. Ini disebabkan rakyat tidak mau lagi menjadi korban janji-janji kosong partai-partai politik saat kampanye.[7]

Tentu saja, agar rakyat tetap mau memilihnya, sebuah partai politik tidak bisa mengandalkan ideologi tertentu saja, tetapi harus menunjukkan sikap dan produktivitas sebagaimana telah disebutkan di atas yang dapat memberi harapan baru kepada rakyat yang merindukan harkat dan martabat rakyat, bangsa, dan negara terangkat. Partai politik yang cerdas dan mampu melihat perubahan realitas pasar tidak akan lagi berlarut-larut meributkan apalagi sampai menimbulkan perpecahan, ideologi apa yang akan digunakan guna menarik simpati rakyat.

Tetapi, lebih pada pengelolaan organisasi partai politik secara lebih profesional dan menggunakan manajemen organisasi yang moderni agar dapat melakukan realisasi program partai yang secara pragmatis ditujukan untuk memenuhi kebutuhan politik baru, yang muncul dalam wacana politik rakyat sebagai pihak yang mempunyai hak pilih (suara) dalam pemilu yang kian selektif dalam menentukan pilihan bahkan akan “jual mahal” guna memberikan suaranya.[8] Dengan demikian, mulai saat ini, partai-partai politik tidak bisa bermain-main lagi terhadap rakyat dengan menggunakan simbol ideologis sebagai topeng yang menipu dan amunisi untuk memobilisasi rakyat. Saat ini, mulai terlihat antusiasme masyarakat mengikuti acara yang digelar partai-partai politik tidak sekuat dalam pemilu sebelumnya.

Rakyat kian cerdas dalam menilai dan mampu menunjukkan perubahan sikap politik kepada arah yang lebih realistis, rasional, dan meninggalkan sikap primordialisme, sehingga tidak akan mudah dibohongi badut-badut politik yang selalu tampil dengan topeng berganti-ganti.

 

Hasil Pemilu 1999

Berbekal keputusan KPU tersebut, PPI akhirnya dapat melakukan pembagian kursi hasil pemilu pada tanggal 1 September 1999. Hasil pembagian kursi itu menunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR atau 90,26 persen dari 462 kursi yang diperebutkan.

Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih 33,74 persen suara dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 22,44 persen suara sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1997. PPP 12,61 persen suara, mendapatkan 58 kursi. PKB dengan 10,71 persen suara, mendapatkan 51kursi atau kehilangan PAN meraih 7 7,12 persen suara, mendapatkan 34 kursi. Di luar lima besar, partai lama yang masih ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih 2 kursi dari pembagian kursi sisa, atau kehilangan 9 kursi dibanding Pemilu 1997.[9] Selengkapnya hasil perhitungan pembagian kursi itu seperti terlihat dalam tabel di bawah:

No Nama Parpol Persen Jumlah Kursi di DPR
1 PDIP 33,74% 153
2 Golkar 22,44% 120
3 PPP 12,61% 58
4 PKB 10,71% 51
5 PAN 7,12% 34

Perubahan Politik Indonesia Antara Demokrasi dan Sentralisme

Menurut evaluasi terhadap perkembangan politik dan budaya politik Indonesia era reformasi, Yang sampai pada kenyataan bahwa reformasi yang berlangsung tidak menunjukan hadirnya efektivitas penggunaan kekuasaan, perubahan atau pembangunan politik, kecuali pada perspektif perebutan kekuasaan. Dalam fokus politik makro lebih didominasi pada hubungan antar aktor-aktor politik. Bahkan secara keseluruhan politik Indonesia masih terkonsentrasi pada kepentingan Negara dibanding pada kepentingan masyarakat atau rakyat. Begitu juga tentang kebijakan desentralisasi yang dilandasi dengan gerakan reformasi, yang hanya memindahkan “sentralisme” politik dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah.[10]

Sisi lain, “transisi” yang terjadi menciptakan konflik-konflik politik pada tingkatan partai politik, yaitu antara kepentingan-kepentingan (elitis maupun kolektif) serta antara kepentingan dengan ideologi. Dimana konflik politik yang muncul adalah tarikan pada perspektif konservatisme yang mencoba kukuh pada pemikiran, sistem dan mekanisme yang lama –sebagai konsepsi konsolidasi awal kejayaan Soeharto dengan kelompok yang berkeinginan tanggap terhadap perubahan serta tuntutan reformasi terhadap ideologi politik golkar. Isu yang signifikan dalam perdebatan dan konflik yaitu mengenai peran militer-sipil dalam perubahan politik Indonesia,. Juga mengenai modal politik dari institusi, badan atau lembaga yang ada dimana ketika awal kehadirannya merupakan basis massa dari golkar dalam upaya menciptakan mobilitas politik akibat adanya gerakan politik kelompok “komunis”. Kesemua konflik tersebut tentu saja bermuara pada kepentingan tarik ulur tentang “suksesi” dalam partai pasca Soeharto dari vested interest tiga pilar penyanggah golkar, antara ABRI, Teknokrat dan Profesional.

Menurut penelitian, masa reformasi membawa pada dua arus utama dari konflik. Pertama pada tarikan pada konflik kepentingan dari perebutan kekuasaan dan arus kedua adalah ketegangan ideologis yang sangat kentara pada gerakan atas “Islamic state” dari sebagian kelompok muslim yang berseberangan dengan kelompok nasionalis –nasionalists state. Disamping itu pada dimensi perebutan kekuasaan terdapat pola hubungan internal partai-partai politik dimana pola hubungan pasca reformasi “partai” politik keberadaan menjadi keharusan dalam kehidupan politik modern di Indonesia.[11]

Disinilah partai politik, disamping sebagai wujud dari demokratisasi namun merupakan organisasi yang memiliki peran dan fungsi memobilisasi rakyat atas nama kepentingan-kepentingan politik sekaligus memberi legitimasi pada proses-proses politik, di antaranya adalah tentang “suksesi” kepemimpinan nasional. Pola konflik dan pola hubungan dalam partai politik ini bisa tercermati dalam pemilu 1999, yaitu realita penolakan terhadap Habibie juga Megawati Soekarnoputri dari satu kelompok terhadap kelompok yang lainnya.

Penolakan terhadap Habibie sebagai representasi penolakan terhadap “Orde Baru”, yang memiliki kaitan kuat dengan Soeharto. Sementara terhadap Megawati, penolakan dilakukan oleh partai-partai Islam beserta Golkar yang memanfaatkan isu “haram” presiden wanita. Gerakan “asal bukan” Habibie atau Megawati yang akhirnya melahirkan bangunan aliansi partai-partai Islam (PAN,PPP,PBB, dan Partai Keadilan) yang dikenal kala itu sebagai kelompok “Poros Tengah”.

Bangunan aliansi yang dilakukan poros tengah yang kemudian menyeret PKB untuk menghianati PDI Perjuangan dan mengusung K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden Republik Indonesia setelah Habibie. Namun dalam perjalanannya, keakraban Amien Rais (sebagai pemimpin poros tengah) dan Gus Dur terberai kembali akibat dari perbedaaan-perbedaan kepentingan politik yang dilakukan masing-masing.

Pada keterberaian ini pula yang meruntuhkan legitimasi politik Gus Dur sebagai Presiden, walaupun disisi lain, terdapat berbagai kepentingan politik yang ikut meramaikannya seperti kepentingan politik militer, PDI Perjuangan, kelompok penguasa “korporatisme” nasional yang dihegemoni Soeharto atau Orde Baru, termasuk kepentingan modal asing atau Negara lain (seperti Amerika Serikat, Uni Eropa) yang terusik atas beberapa kebijakan ekonomi nasional yang dilakukan Kabinet Gus Dur serta dari kelompok kepentingan ideologis yang radikal untuk mengubah konsepsi Indonesia menjadi berkarakter politik Islam atau demokrasi Liberal.[12]

Dari tarikan kepentingan kekuasaan “suksesi” nasional yang dilakukan para elite, yang selanjutnya membangun perspektif tersendiri dalam konflik-konflik konstitusi di Indonesia . Seperti dalam kejatuhan K.H. Abdurrahman Wahid memperkuat perlunya tindakan “amandemen” atas UUD 1945, karena konstitusi tersebut membuka perseteruan “interpretasi” dan dianggap menjadi sumber kekacauan ketatanegaraan di Indonesia. Terlebih pada perdebatan sistem politik Indonesia , apakah presidensil atau parlementer? Dalam kasus Gus Dur, sistem presidensil versi UUD 1945 terbukti rentan, dan bisa terdeviasi pada sistem parlementer.

Maka dari sistem yang mendua, MPR periode 1999-2004 melakukan perubahan terhadap UUD 1945 –dalam kekuasaan politik Soeharto tindakan amandemen merupakan tindakan yang diharamkan—walau terdapat beberapa amandemen yang ditengarai tidak sejalan dengan keinginan rakyat terutama mengenai pasal-pasal politik yang krusial, bahkan beberapa pasal-pasal yang diamandemen meletakan pada bentuk “konspirasi” demi kepentingan dan penyelamatan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Dan tidaklah menjadi aneh jika dimasa Megawati (pasca Gus Dur) dalam pidato kenegaraannya 16 Agustus 2001 mengusung “komisi konstitusi”, yang berkembang di Sidang Tahunan MPR 2001 dan memunculkan perbedaan tajam antara sikap “konservatisme” di majelis karena kegagalannya membentuk komisi dan tidak mampu melakukan perubahan-perubahan atas pasal-pasal krusial. Padahal tanpa komisi konstitusi independent akan menjadi kesulitan untuk dapat menghasilkan dasar-dasar berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis serta mencerminkan kepentingan rakyat.

Tarikan-tarikan politis pada kepentingan dalam konstitusi atau penyusunan UU di MPR merupakan wujud dari keinginan mempengaruh dan memanfaatkan ketetapan politik dalam relasi-relasi kekuasaannya, seperti pada sistem perwakilan rakyat untuk mengadopsi “bikameral’ (terdiri dari DPR dan DPD) dan tetap “unikameral” seperti berlaku sebelum reformasi (terdiri dari DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan). Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau tetap melalui MPR.
Berbeda di masa Soeharto, dimana ideologi-ideologi tidak muncul kepermukaan, era reformasi membuka kembali gairah ideologis dan muncul dengan semangat perjuanganan primordialismenya.

Kelompok-kelompok nasionalis teguh pada tuntutan atas prisip-prisip nasionalisme, bahkan di antaranya adalah dari kepentingan nasionalis radikal. Golongan kiri mencoba bangkit –walaupun kurang berhasil—melalui Partai Rakyat Demokratik, sedangkan golongan Islam kembali memperjuangkan suara ideologisnya mengenai penerapan Syariat Islam dan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) sejak SU MPR 1989 kerap menuntut agar pemberlakuan asas tunmggal bagi organisasi sosial politik dicabut. Hebatnya dalam SUT MPR 2000, beberapa Fraksi MPR meminta dipertimbangkan kembali “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta untuk dimasukan dalam Pancasila.[13]

Di era reformasi hingga saat ini aliran-aliran “lama” muncul kembali walau dalam kemasan baru, PDIP mewakili abangan dan non Islam, Golkar wujud dari Islam modern (luar Jawa) PKB sebagai Islamtradisionalis, PPP wakil dari kaum modernis dan tradisioalis, sementara PAN, PBB, PK meruapakan Islam modernis. Dari pendekatan agama yang teridentifikasi, maka itensitas emosi politik menjadi sangat mendalam, mereka terbelah menjadi dua kelompok besar yakni Islam dan non Islam. Dari dua kelompok besar tersebut dilihat pada kepentingan kekuasaan menjadi perseteruan kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Disinilah yang sampai saat ini menjadi masalah tersendiri bagi proses demokratisasi dan penciptaan masyarakat Indonesia yang terbuka.

Jika dilacak lebih jauh, di Indonesia pola perseteruan ideologis yang tercermin dalam partai politik memang sejarahnya hadir di masa pergerakan kemerdekaan yang oleh Feith merupakan perebutan pengaruh sosial politik dari lima ideologi besar, yaitu nasionalis radikal, komunisme, sosialisme demokrat, Islam, dan tradisional Jawa. Dari sini perdebatan ideologis tentang konsepsi politik kenegaraan mengalami dinamisasi, sementara partai-partai yang berbasis aliran muncul membawa semangat ideologisnya masing-masing hingga sekarang (kecuali komunisme). Fase-fase sejarah dari perdebatan ideologis dapat terlihat dalam fase-fase sejarah “politik” seperti sidang BPUPKI –konstituante, dan gerakan perjuangan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia . Kembali pada pemahaman historisisme politik Indonesia sebagai real politik dari pertentangan kepentingan dan ideologi, para paneliti memberikan pijakan awal sebagai dasar pecermatan. Pertama perlu ada dasar empiris untuk memahami tentang kekuatan-kekuatan nyata seperti ABRI dalam pertarungan kekuasaan yang terjadi. Juga untuk mengetahui seberapa signifikasinya pembesaran jumlah partai politik dengan penguatan partisipasi politik kepartaian sebagai bentuk representasi kesadaran rakyat atau hanya “pragmentasi” kelompok elite partai. Kedua adanya norma-norma yang menjadi dasar penilaian dari realitas politik yang telah dan sedang berlangsung di Indonesia.

 

UU dan Peraturan Pemilu 2004

 Pemilu 2004 yang akan diselenggarakan Tahun 2004 berbeda dengan Pemilu-pemilu sebelumnya. Dilihat dari tujuannya Pemilu-pemilu yang diselenggarakan pada masa lalu adalah sama, yaitu memilih para wakil rakyat untuk menjadi anggota DPR/ MPR.[14] Selanjutnya lembaga inilah yang memilih pimpinan nasional dan membuat garis-garis besar haluan negara. Pada Pemilu 2004 tidak hanya demikian, karena pada Pemilu kali ini juga akan memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.

Tanda waktu yang bisa dianggap sebagai awal persiapan ke arah Pemilu 2004 adalah langkah pembubaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu 1999 dan pembentukan KPU yang baru. KPU 1999 dibubarkan tahun 2000 tak lama setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun tersebut tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. Atas dasar itu UU No. 4 Tahun 2004 dimasukkan ke dalam kelompok UU dan peraturan Pemilu 2004.

Ada beberapa parpol yang tidak bisa mengikuti pemilu 2004, alasanya yaitu:

a)      Karena parpol yang bersangkutan tidak lolos vertifikasi KPU.

b)      Karena parpol yang bersangkutan dibatalkan sebagai badan hukum berdasarkan UU  No. 31 Tahun 2002.

c)      Karena parpol yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sesuai UU No. 31 Tahun 2004.[15]

Dengan demikian semua UU dan peraturan yang berkenaan atau berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu yang dikeluarkan setelah keluarnya UU No. 4 Tahun 2000 dipaparkan di bagian yang membahas Pemilu 2004.

 

Hasil Lima Besar pada Pemilu Legislatif tahun 2004, yaitu:

 

No Nama Parpol Persen Jumlah Kursi di DPR
1 Golkar 21,58% 128
2 PDIP 18,53% 109
3 PPP 8,15% 58
4 Partai Demokrat 7,45% 57
5 PKB 10,57% 52

Hasil Pemilu presiden putaran pertama, diumumkan oleh KPU pada tanggal 26 Juli 2004.

Nomor Urut Nama Pasangan Calon Presiden
dan Calon Wakil Presiden
Jumlah Suara Persentase
1. H. Wiranto, SH.
Ir. H. Salahuddin Wahid
26.286.788 22,15%
2. Hj. Megawati Soekarnoputri
KH. Ahmad Hasyim Muzadi
31.569.104 26,61%
3. Prof. Dr. HM. Amien Rais
Dr. Ir. H. Siswono Yudohusodo
17.392.931 14,66%
4. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
39.838.184 33,57%
5. Dr. H. Hamzah Haz
H. Agum Gumelar, M.Sc.
3.569.861 3,01%
Jumlah Suara Sah   119.656.868 100,00%

 

Hasil Pemilu presiden putaran kedua, diumumkan oleh KPU pada tanggal 4 Oktober 2004. Berikut ini adalah hasil perhitungannya: [16]

 

Nomor Urut Nama Pasangan Calon Presiden
dan Calon Wakil Presiden
Jumlah Suara Persentase
2. Hj. Megawati Soekarnoputri
KH. Ahmad Hasyim Muzadi
44.990.704 39,38%
4. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
69.266.350 60,62%
Jumlah Suara

Sah

  114.257.054 100,00%

 

Membaca Gerakan Aliansi Tandingan 8 partai Politik

Harus diakui , makna aliansi strategis yang digalang sejumlah parpol, yang tampaknya dimaksudkan sebagai tandingan terhadap penjajakan koalisi antara Golkar dan PDIP. Jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan makna dua partai besar yang dilaksanakan di medan pada waktu itu, maka dari segi makna masih jauh dari harapan. Delapan partai yang membangun strategis itu adalah PAN, Partai Demokrat, PPP, PKB, PKS, PBR, PDS dan Partai Bulan Bintang (PBB). Apalagi jika dibandingkan dari segi kualitas dan bobot legitimasi dari pimpinan Golkar dan PDIP, sedangkan aliansi delapan partai itu baru dilaksanakan pada tingkat sekjen saja.

Selain itu, baik Golkar maupun PDIP juga telah menjajaki adanya kesamaan Platform hingga struktur di kedua partai. Sedangkan aliansi delapan parpol masih terlalu banyak memiliki perbedaan. Heterogenitas yang terlalu tinggi itu sudah pasti bakal menjadi kendala serius untuk membangun sebuah aliansi atau pun koalisi. Barangkali akan lebih tepat jika kalangan parpol menengah itu membangun komunikasi politik lebih intensif dengan Golkar atau PDIP. Adapun kesan yang tampak dari aliansi delapan Parpol tersebut ialah sebuah sikap yang sekedar reaktif dengan tergesa-gesa membangun kekuatan penyeimbang, apalagi pertemuan antara Golkar dengan PDIP masih terlalu dini untuk bisa disebut sebagai sebuah koalisi. Yang barangkali lebih tepat adalah pertemuan dalam visi kebangsaan, apalagi ditubuh partai Golkar sendiri juga terjadi fragmentasi faksional.[17]

Dengan kata lain, aliansi delapan partai politik telah terjebak dalam respon sesaat. Atau barangkali hanya sekedar kegenitan politik dari partai-partai menengah tersebut. Maka sudah tentu agak sukit untuk digadang menjdi sebuah aliansi yang dimaksudkan untuk menghadang kekuatan poros utama yang mungkin saja dibangun oleh Golkar dan PDIP. Atau barangkali partai-partai menengah itu telah melihat sebuah gejala bahwa dalam jangka pendek koalisi Golka-PDIP dimaksudkan untuk kepentingan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Politik di DPR. Sebab, jika Golkar dan PDIP bersatu,

maka dikhawatirkan bakal merugikan kepentingan partai-partai kecil dan menengah. Memang masih menjadi tanda tanya besar, bagaimana sebenarnya Terminologi dalam membaca makna pertemuan kedua partai tersebut. Jika hanya sekedar pertemuan kebangsaan atau nasional demi mempertahankan NKRI serta meningkatkan pernghargaan terhadap kemajemukan bangsa, tentu saja tidak perlu dikhawatirkan.

Verifikasi partai politik baru di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia seharusnya bisa tetap dilakukan karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik masih berlaku.

Jika verifikasi parpol di Dephuk dan HAM terlalu lama—antara lain karena menunggu tuntasnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Partai Politik yang masih digodok di DPR. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu proses verifikasi parpol peserta Pemilu 2009 di Komisi Pemilihan Umum. Karena pada tahun 2007, jumlah parpol yang sudah mendaftar di Dephuk dan HAM yang masih menunggu pengesahan undang-undang tentang parpol yaitu 79 parpol. Akan tetapi parpol yang sudah mendaftar ini, hampir dipastikan tidak dak semuanya ikut meramaikan Pemilu 2009.

Kemungkinan perubahan dalam UU No 31/2002 adalah pada Pasal 2 Ayat 3b mengenai persyaratan partai. Disebutkan bahwa partai harus memiliki kepengurusan daerah sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah provinsi, 50 persen dari jumlah kabupaten yang ada di provinsi tersebut, dan 25 persen kecamatan dalam kabupaten itu. “Pada undang-undang baru ini nanti, angka kepengurusan di 50 persen jumlah provinsi kemungkinan bertambah menjadi 75 persen,” [18]

Posisi tawar (bargaining) rakyat dalam pemilu mendatang akan semakin kuat seiring meningkatnya kesadaran politik mereka. Ini adalah hasil pelajaran politik yang diambil rakyat dari peristiwa politik yang sudah berlangsung sejak lama dan ternyata tidak memberi perubahan signifikan kepada kondisi kehidupan yang lebih baik. Yang berubah hanyalah kehidupan para elite politik saja, yang kian hari kian bergelimang harta dan kemewahan yang dikumpulkan dari keringat rakyat. Sementara itu, rakyat tetap bergelut dalam penderitaan yang berkepanjangan.[19]

 

Daftar Pustaka

Budiyanto., Dasar-Dasar Tata Negara, Erlangga, Jakarta, 2000.

Hans, Richard., Partai Kebijakan dan Demokrasi, terjemahan Sigit Jatmika, Pustaka Pelajar ,Yogyakarta, 1999.

Lance Castles., Konteks Komparatif dan Historis, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Rusu Karim, Drs., Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1999

Kurniawan, Kamus Ilmiah Populer Indonesia, Jawara, Surabaya, 2001.

wawasan, 29 Juni 2007, hal. 7

http://www.kompas.com

http://www.kpu.go.id

http://www.pmii.or.id

http://www.Tempointeraktif.com

http://www.unisosdem.org/

 


[1] Advokat / Pengacara Magang 2012 dan Konsultan Hukum

[2] Kurniawan, Kamus Ilmiah Populer Indonesia, Jawara, Surabaya, 2001, hal. 126.

[6] Rusu Karim, Drs., Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1999, hal. 153-156

[7] Hans, Richard., Partai Kebijakan dan Demokrasi, terjemahan Sigit Jatmika (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 35-37

[11] Lance Castles., Konteks Komparatif dan Historis, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

2004, hal. 1-3

[13] Budiyanto., Dasar-Dasar Tata Negara, Erlangga, Jakarta, 2000, hal. 66-67

[15] Aritasius, dkk., Partai-Partai Politik Indonesia, Buku Kompas, Jakarta, 2004, hal. 457-496.

[17] wawasan, 29 Juni 2007, hal. 7

[19]Aritasius, dkk., Partai-Partai Politik Indonesia, Buku Kompas, Jakarta, 2004, hal. 457-496

Mengapa Hak Anak dan Hak Perempuan Perlu Diberi Perhatian Khusus?

Mengapa Hak Anak dan Hak Perempuan Perlu Diberi Perhatian Khusus?
Oleh:
Dalinama Telaumbanua, S.H
     Kali ini, penulis membahas mengenai mengapa hak anak dan hak perempuan perlu diberi perhatian khusus?
Dalam membahas topik ini, penulis menjelaskannya dengan menggunakan masing-masing dengan 5 contoh berikut dengan argumennya.
Jawaban:
 Hak anak perlu diberi perhatian secara khusus, yaitu:
  •  Contohnya: Tenaga Kerja anak kurang diperhatikan ditempat kerja. Seringkali tempat kerja anak tidak dipisahkan dengan tenaga kerja dewasa pada jenis pekerjaan berat. Argumen: menurut saya, tempat kerja anak yang tidak dipisahkan dari tempat kerja orang dewasa akan berdampak buruk pada jenis pekerjaan berat, akan berdampak pada keselamatan, kesehatan serta moral anak. Karena misalnya, jenis pekerjaan itu tidak biasanya dikerjakan oleh si anak, akan tetapi karena tempat kerjanya disatukan dengan orang dewasa maka mau tidak mau si anak mengikuti orang dewasa sehingga bisa menimbulkan penyakit serta membahayakan jiwanya. Selain itu tempat kerja anak yang disatukan dengan orang dewasa telah melanggar konvensi internaional tentang tenaga kerja anak.
  • Contohnya: Tidak diberi kesempatan kepada anak, untuk menikmati dunia anak-anak. Hal ini sering kita lihat dalam lingkungan sekita kita, yang seharusnya anak belajar di sekolah. Akan tetapi anak dipaksakan bekrja oleh orangtuanya karena alasan ekonomi. Argumen: menurut saya, hal ini harus diperhatikan secara serius, karena kalau dibiarkan secara terus-menerus maka generasi mendatang akan sama bahkan lebih buruk dari generasi sebelumnya.
  • Contohnya: Orangtua seringkali tidak memperhatikan perkembangan anaknya serta tidak memberikan perlindungan khusus, sehingga anak tersebut menjadi nakal dan melakukan tindak pidana sebagai protes kepada orangtuannya yang kurang memberi perhatian khusus kepada anaknya. Argumen: menurut saya, hal seperti ini memerlukan kesadaran tersendiri bagi orang tua. Oleh karena, negara dalam hal ini pelindung masyarakat tidak bisa mengawasi serta memaksakan orangtua untuk memperhatikan atau melindungi anaknya.
  • Contohnya: Penanganan tindak pidana akibat perbuatan anak di indonesia disamaratakan dengan penanganan masalah tindak pidana orang dewasa. Hal seperti ini membuat anak menjadi berkonflik dengan hukum yang berlaku, padahal konvensi internasional telah mengatur mengenai hal ini dan berlaku untuk semua negara-negara anggota tunduk pada konvensi tersebut.
  • Contohnya: Anak tidak diberi kesempatan dalam hal pengambilan keputusan, terutama dalam keluarga. Anak seringkali dicap sebagai orang yang tidak memiliki pendapat atau saran yang membangun sehingga disebut sebagai penyebab kekacauan, hanya cuman bisa makan, minum serta tidur. Argumen: Padahal anak tidak semuanya seperti itu, adakalanya anak menjadi pemecahan suatu masalah baik karena ide atau gagasannya maupun kelakuannya yang seringkali menghibur orangtuannya ketika sedang menghadapi masalah baik yang berhubungan dengan masalah pekerjaan maupun masalah keluargannya.
 Hak Perempuan perlu diberi perhatian secara serius, yaitu:
  •  Contohnya: hak perempuan dibidang pendidikan di daerah NIAS sangat dibatasi aksesnya, karena yang paling didahulukan adalah laki-laki. Menurut mereka perempuan itu tidak perlu memperoleh pendidikan yang tinggi karena hal itu bukan merupakan hak nya kecuali jika seandainya yang bersangkutan berasal dari keluarga yang tergolong mampu sehingga bisa diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikannya. Argumen: menurut saya hal ini telah menyimpang dari ketentuan pasal 31 ayat 1 UUD 1945, bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan. Jadi tidak tidak ada istilah di nomorduakan seperti pada contoh di atas, karena hal ini merugikan hak-hak perempuan sehingga hal ini harus diperhatikan secara khusus untuk mencari cara keluarnya.
  • Contohnya: Hak Perempuan di bidang Kedudukan Pemegang Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan sangat dibatasi khususnya Partai politik di Indonesia. Memang akhir-akhir ini telah dibuat suatu keputusan yang menetapkan 30% keterwakilan perempuan dalam suatu partai politik. Argumen: menurut saya penetapan minimum 30% keterwakilan perempuan pada partai politik, hal ini masih merupakan bentuk diskriminasi terhadap hak-hak perempuan. Karena sama saja halnya jika perempuan itu hanya 30% dalam Parpol maka itu bukan persoalan dan suatu kedudukan pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan tetap diajalankan meskipun perempuan hanya 30%.
  • Contohnya: perempuan dalam konflik senjata sering dijadikan sebagai sasaran lawa-lawannya serta kawann-kawannya sendiri. Biasanyapada konflik senjata strategis untuk menaklukan lawan-lawannya ialah dengan melakukan pemerkosaan pada perempuan dengan tujuan untuk mempermalukan lawan dan sekaligus kelompok masyarakat perempuan tersebut, karena perempuan dianggap sebagai pihak yang lemah serta dianggap sebagai korban. Argumen: menurut saya pemakaian istilah pihak yang lemah dan istilah korban yang ditujukan untuk perempuan merupakan salah satu upaya menisbkan usaha mereka untuk keluar dari kondisi tidak menyenangkan yang dialaminya.
  • Contohnya: Kurang diperhatikannya hak Tenaga kerja perempuan, misalnya perempuan yang lagi hamil 6 (enam) bulan tidak di izinkan untuk mengambil cuti oleh perusahaan. Baru di izinkan setelah perempuan tersebut melahirkan, itu tidak terlalu lama. Argumen: menurut saya hal seperti ini harus diperhatikan lagi secara serius oleh pembentuk undang-undang, karena ini bukan hanya merupakan kesalah pihak perusaan akan tetapi ini juga merupakan kesalahan pembuat undang-undang. Pemberian izin dari perusahaan ini berpedoman pada undang-undang NO. 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  • Contohnya: Kekerasan terhadap perempuan kurang diperhatikan secara serius. Argumen: Usaha untuk menangani kekerasan terhadap perempuan memang sudah diatur secara hukum meskipun masih bersifat umum dalam KDRT. Akan tetapi pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan.

HUKUM ITU ILMU ATAU BUKAN?

HUKUM ITU ILMU ATAU BUKAN?
Oleh:
Dalinama Telaumbanua, S.H

Pembahasan secara singkat mengenai apakah hukum itu ilmu atau bukan. Dalam menelaah apakah hukum itu ilmu atau bukan, maka akan terlebih dahulu perlu diketahui defenisi ilmu.
Ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang (pengetahuan ).
Sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
Metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan lain sebagainya); cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan . Hukum termasuk dalam ilmu karena disusun menurut sistem dan metode. Hukum pada awalnya orang-orang umum mulai mempelajari hukum secara metodis dan sistematis.
Berfikir secara metodis berarti menggunakan metode yang tepat sesuai dengan objek yang dipikirkan, sedangkan apabila kita berfikir secara sistematis berarti memisahkan dan menggabungkan pengertian-pengertian sesuai dengan tempat pengertian-pengertian tersebut dalam suatu sistem rasional. Di dalam keilmuan berfikir nyata dalam kedua sifat yakni metodis dan sistematis .

HUKUM ITU ILMU ATAU BUKAN?
Oleh:
Dalinama Telaumbanua, S.H

Pembahasan secara singkat mengenai apakah hukum itu ilmu atau bukan. Dalam menelaah apakah hukum itu ilmu atau bukan, maka akan terlebih dahulu perlu diketahui defenisi ilmu.
Ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang (pengetahuan ).
Sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
Metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan lain sebagainya); cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan . Hukum termasuk dalam ilmu karena disusun menurut sistem dan metode. Hukum pada awalnya orang-orang umum mulai mempelajari hukum secara metodis dan sistematis.
Berfikir secara metodis berarti menggunakan metode yang tepat sesuai dengan objek yang dipikirkan, sedangkan apabila kita berfikir secara sistematis berarti memisahkan dan menggabungkan pengertian-pengertian sesuai dengan tempat pengertian-pengertian tersebut dalam suatu sistem rasional. Di dalam keilmuan berfikir nyata dalam kedua sifat yakni metodis dan sistematis .

TUGAS SOSIOLOGI HUKUM (PENDIDIKAN HUKUM, ILMU HUKUM & PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA SEBUAH REORIENTASI)

TUGAS SOSIOLOGI HUKUM

(PENDIDIKAN HUKUM, ILMU HUKUM & PENELITIAN HUKUM

DI INDONESIA SEBUAH REORIENTASI)[1]

Oleh:

Dalinama Telaumbanua,S.H[2]

 

 

  1. I.      Pendahuluan

Pendidikan hukum, ilmu dan penelitian hukum di Fakultas-fakultas hukum sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari asumsi Peter Mahmud terhadap kondisi pendidikan hukum, ilmu hukum & penelitian hukum di faklutas-fakultas hukum yaitu pertama pengajaran ilmu hukum di fakultas hukum cenderung menjadi pengajaran ilmu sosial. Kedua pengajaran penelitian hukum di Fakultas-Fakultas Hukum cenderung menjadi pengajaran tentang penelitian sosial. Tujuan akhir hukum adalah mewujudkan ketertiban dan keadilan. Untuk mewujudkan hal ini maka pendidikan hukum, ilmu hukum dna penelitian hukum harus memperoleh penanganan secara serius dan tepat.

 

  1. II.      Pendidikan Hukum

Pendidikan hukum diadakan dengan maksud dan tujuan tertentu. Pendidikan hukum bukan semata-mata pendidikan teori ynag tujuannya untuk kepentingan ilmu per se. Tetapi yang paling penting adalah bahwa pendidikan hukum diperlukan untuk praktik hukum. Tujuan Pendidikan Hukum yaitu ada yang umum dan ada yang khusus. Dari sisi tujuan umum yaitu menghasilkan seorang sarjana yang (brjiwa Pancasila, berkepribadian, dll), menghasilkan tenaga cakap dan terampil yang menguasai metodelogi untuk melakukan penelitian dan lain  sebagainya. Sedangkan tujuan khusus hukum yaitu menghasilkan sarjana hukum yang menguasai hukum Indonesia, mampu menganalisa masalah-masalah hukum dalam masyarakat dan lain sebagainya. Oleh karena hukum memiliki kedudukan yang sangat strategis di dalam suatu Negara maka penyelenggaraan pendidikan hukum perlu dan seyogianya ditangani secara serius dengan merumuskan suatu kurikulum pendidikan hukum yang dapat menghasilkan para yuris yang kompeten dalam penguasaan ilmu hukum karena memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik hukum.

 

  1. III.      Ilmu Hukum

Sinonim dari kata ilmu hukum menurut literatur hukum Belanda memakai istilah rechtswetenschap yang dapat dipergunakan dalam arti luas maupun sempit. Dalam arti luas rechtswetenschap meliputi dogmatik hukum dan teori hukum. Sedangkan dalam arti sempit meliputi dogmatik hukum.

Berikut dipaparkan mengenai lapisan ilmu hukum yang berkaitan dengan konsep ilmu hukum baik dalam arti luas maupun sempit yaitu:

  1. Dogmatik Hukum

Dogmatik hukum adalah ilmu hukum yang sebenarnya. Oleh karena dogmatik hukum merupakan kegiatan ilmiah dalam rangka mempelajari isi sebuah tatanan hukum positif yang konkret. Adapun karakter khas dogmatik hukum sebagai ilmu normative atau preskriptif namap menonjol pada tataran evaluasi terhadap hukum yang berlaku yaitu tidak hanya objeknya norma atau kaidah tetapi sekaligus juga mengandung dimensi mengkaidahi atau menetapkan norma atau kaidah.

  1. Teori Hukum

Konsep teori hukum dapat digunakan dalam arti luas maupun sempit. Dalam arti luas adalah teori tentang hukum (dogmatik hukum, teori hukum dalam arti sempit, filsafat hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum dan lain sebagainya). Sedangkan  konsep teori hukum dalam arti sempit yaitu sebagai meta-teori dogmatik hukum. Ada tiga tugas teori hukum yaitu pertama menganalisis dan menerangkan konsep hukum dan konsep-konsep yuridis, kedua hubungan hukum dengan logika, ketiga metodologi hukum.

  1. Filsafat Hukum

Filsafat hukum adalah cabang dari filsafat yang objeknya hukum sebagaimana sosiologi hukum sebagai cabang dari sosiologi yang objeknya hukum. Jadi stricto sensu filsafat hukum bukan ilmu hukum (sama halnya sosiologi hukum, psikologi hukum, etnologi hukum, logika hukum, sejarah hukum dan informatika hukum). Filsafat hukum termasuk ke dalam teori hukum dalam arti luas. Adapun fungsi filsafat hukum yaitu membantu memberikan interpretasi terbaik dan mencerahkan terhadap norma atau kaidah hukumnya.

  1. Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial

Ilmu hukum adalah ilmu menurut kriterianya sendiri sehingga kemudian ilmu hukum disebut ilmu sui generis. Perkembangan ilmu hukum di Indonesia dewasa ini turut dipengaruhi oleh ilmu-ilmu sosial. Hubungan antara ilmu hukum dan ilmu sosial sangat erat karena hukum tidak hidup diruang hampa.

Ilmu hukum memiliki tradisi yang sangat lama dan secara aksiologis ilmu hukum sebagai ilmu praktis tidak akan berubah sampai kapan pun jua. Ilmu hukum adalah ilmu yang cukup tua jika dibandingkan dengan keberadaan ilmu-ilmu sosial. Jika adigium “ubi societas, ibi ius”, maka keberadaan hukum adalah setua keberadaan masyarakat manusia dan peradabannya.

Analisis ilmu sosial hanya sebatas analisis ex post tetapi tidak antisipatif atau ex ante. Sedangkan ilmu hukum memiliki daya prediktif sangat kuat jika dibandingkan ilmu-ilmu sosial, terlebih dalam rangka legal problems solving (misalnya dalam ilmu hukum dikenal metode interpretasi futuristis sebagai salah satu metode penemuan hukum).

Ilmu hukum dan praktik hukum merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, dengan mengikuti ilmu hukum hakim dapat memberikan keputusan yang dibutuhkan dalam system hukum.  Tanpa itu keputusan-keputusan itu bergantung di awang-awang, tetap terlalu subyektif dan tidak meyakinkan, meskipun keputusan itu dapat dilaksanakan. Sehingga praktik hukum harus berlandaskan pada ilmu hukum. Oleh karena produk dari praktik hukum harus dapat dikembalikan pada satu isu fundamental apakah produk praktik hukum tersebut telah sesuai dengan ilmu hukumnya.

Hukum merupakan seperangkat prinsip/asas, norma/kaidah yang memberikan preskripsi dalam situasi tertentu apakah itu perilaku atau juga preskripsi yang berfungsi untuk memberikan kewenangan. Yang menjadi obyek  ilmu hukum ialah norma/kaidah baik yang ditetapkan atau dipositifkan atau rule-making authority maupun yang diakui atau diterima begitu saja dalam pergaulan hidup manusia. Secara umum norma/kaidah hukum dapat berasal dari hukum positif maupun the living law.

Dalam tiap tata hukum menurut H.Ph.Visser’t Hooft, orang akan melihat tiga acuan dasar yang bekerja dalam waktu yang bersamaan yaitu hukum sebagai putusan yang memiliki otoritas (positivitas), hukum sebagai tatanan (koherensi) dan hukum sebagai pengaturan hubungan antara manusia yang tepat (keadilan). Dari segi positivitas, yuris mencari penyelesaian atas masalah yang dihadapkan kepadanya dengan mengacu pada apa yang sekurang-kurangnya sudah diindikasikan atau dirumuskan oleh Undang-Undang, putusan lembaga peradilan (yurisprudensi) atau oleh ilmu. Dari segi koherensi, ilmu hukum berfungsi mewujudkan kepastian tersebut dengan membangun suatu system norma/kaidah yang koheren atau non-kontrakdiksi, dimana jika terjadi suatu antinomy hal itu diselesaikan melalui derogasi. Sementara dari segi keadilan, hal ini berfungsi untuk menjiwai peraturan yang merupakan bahan dasar untuk diolah oleh ilmu hukum.

 


[1] Tugas Anotasi Sosiologi Hukum dari buku Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum Di Indonesia Sebuah Reorientasi (Titon Slamet, Sri Harini Dwiyatmi dan Dyah Hapsari)

[2] Mahasiswa MIH UKSW angkatan 4

HUKUM ADAT DAN HUKUM KODRAT

HUKUM ADAT DAN HUKUM KODRAT[1]

Oleh:

Dalinama Telaumbanua, S.H[2]

 

Hukum adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. misalnya di perkampungan pedesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat. Definisi hukum adat ini berkaitan dengan keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan. Sedangkan hukum kodrat adalah hukum yang dirumuskan dengan mengacu pada hakekat alamiah kita sebagai manusia. Hukum tersebut diketahui melalui pengalaman manusiawi setiap orang. Oleh sebab itu hukum kodrat berlaku universal, karena berbicara soal manusia pada umumnya

Pada mulanya hukum adat (kebiasaan) ini hanya bisa berlaku melalui keputusan pengadilan, maka disini dapat kita ketahui adanya landasan yang jelas untuk peninjauan kembali tindakan legislative sebagaimana yang kemudian terjadi di bawah ketentuan undang-undang tertulis Amerika Serikat. Akan tetapi dibalik pandangan umum, dapat ditemukan pendapat filosofis yang tidak boleh dicampuradukkan dengan hukum kodrat (alam). Karena hukum kodrat (alam) yang dikembangkan dalam abad ke-17 di Benua Eropa adalah sesuatu yang sangat berbeda dan pada kenyataannya didukung oleh James I dan Bacon.

Jadi, hukum adat dan hukum kodrat sama-sama tidak memadai untuk mengatasi persoalan hukum yang ditimbulkan oleh konflik antara raja (eksekutif) dan parlemen (legislatif).


[1] Anotasi dari Buku Friedrich tentang Filsafat Hukum

[2] Calon Advokat Magang 2012

STUDI KASUS KORUPSI BUPATI SLEMAN

STUDI KASUS KORUPSI BUPATI SLEMAN

Oleh:

Dalinama Telaumbanua

Bernado Amaral

 

 

  1. I.      PENDAHULUAN

 

Studi kasus yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Sleman nonaktif Ibnu Subiyanto. Dimana bupati tersebut terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31/1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahuin 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Yang bersangkutan dinilai terbukti melakukan korupsi pengadaan buku ajar SD, SMP, dan SMA Dinas Pendidikan Sleman senilai Rp 10 miliar. Dengan tuntutan 6 (enam) tahun penjara dan denda senilai Rp 500 juta subsider 6 (enam) bulan penjara[1].

Hal ini menjadi persoalan karena pada akhirnya bupati Sleman tersebut hanya divonis 4 (empat) tahun penjara oleh majelis hakim yang dipimpinan Heri Supriono dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sleman di Jalan KRT Pringgodiningrat pada tanggal 14 Januari 2010. Dengan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara, di potong masa tahanan dan memutuskan terdakwa tetap ditahan.

Berbagai elemen penggiat antikorupsi ikut berperan dengan cara terus mendorong penuntasan kasus yang melibatkan Bupati Sleman ini untuk dituntaskan. Dalam mengawasa kasus buku ini membutuhkan waktu kurang lebih selama empat tahun. Oleh karena kasus ini terungkap sejak tahun 2005 tapi baru diajukan ke pengadilan negeri pada bulan Mei 2009.

  1. II.      PEMBAHASAN
    1. A.   Pendapat Teoritis

1)   Jeremy Bentham[2]

Menurut Jeremy Bentham, manusia dikendalikan dua kecenderungan yakni mengejar kenikmatan dan menghindari penderitaan. Teori ini ada hubungannya jika dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh bupati Sleman nonaktif Ibnu Subiyanto yang memperkaya diri sendiri menggunakan keuangan Negara yang bukan haknya, sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan yang menghindari penderitaan dalam hal ini kemiskinan.

Setiap orang memang mempunyai kebebasan penuh untuk mengejar kepentingannya sepanjang yang bersangkutan memberi kebebasan sama kepada orang lain untuk mengejar kepentingan dirinya. Sehingga tindakan korupsi sebesar Rp. 29,8 miliar yang dilakukan oleh Bupati Sleman ini tidak berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia (masyarakat).

2)   Thomas Hobbes[3]

Manusia (sejak zaman purbakala) dikuasai oleh nafsu-nafsu alamiah untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Tidak ada pengertian adil atau tidak adil. Yang ada hanyalah nafsu-nafsu individu, dalam keadaan seperti itu terjadilah omnium contra omnes dimana setiap orang selalu memperlihatkan keinginannya yang sungguh-sungguh egoistis. Maka hukum merupakan pilihan dasar manusia untuk mengamankan hidup masing-masing terhadap serangan orang lain agar efektif maka hukum butuh tenaga yang kuat yaitu penguasa yang punya kekuasaan besar.

Itulah sebabnya bagi Thomas Hobbes kekuatan tidak kurang dari sarana yang ada sekarang untuk mendapatkan kebaikan yang nyata dikemudian hari. Hukum yang dibutuhkan adalah hukum alam (hidup terhormat tidak ganggun orang lain, beri apa yang menjadi hak orang lain).

Jadi, karena keegoisan manusia dalam hal ini bupati Sleman yang ingin menguasai sejumlah uang yang bukan merupakan haknya, oleh karena itu hukum lahir untuk membatasi keinginan manusia yang berlebihan supaya tidak merugikan masyarakat Kabupaten Sleman.

3)   E. Durkheim[4]

Teorinya menekankan pada permasalahan hukum dan solidaritas sosial. Sistem pembagian kerja menentukan solidaritas sosial. Sistem pembagian kerja dalam hal ini yaitu pengalokasian anggaran yang seharusnya digunakan dalam pengadaan buku ajar SD, SMP, dan SMA Dinas Pendidikan Sleman. Hukum merupakan unit empirik dan organik dari solidaritas sosial. Berarti hukum merupakan bagian dari solidaritas masyarakat yang bertipe hukum menindak dan hukum memulihkan suapaya terjadinya integrasi sosial.

4)   Savingny[5]

Teori ini menekankan pada hukum dan jiwa rakyat selain itu juga hubungan organik antara hukum dan watak atau karakter suatu bangsa (volkgeist). Menurut aliran sejarah ini, hukum tidak dibuat tapi ditemukan terbentuk secara historis. Hukum berakar pada sejarah manusia, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga negara.

Undang-Undang tentang korupsi lahir karena adanya nilai yang hidup dalam masyarakat yang mengganggap bahwa perbuatan korupsi sama saja dengan pidana berat yang dapat merugikan banyak korban dalam hal ini masyarakat Sleman yang seharusnya menikmati sejumlah dana tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum positif dalam hal ini Undang-Undang tentang korupsi cenderung raktif karena diciptakan setelah berbagai pengalaman buruk dan penderitaan yang dialami manusia.

5)   Von Jhering[6]

Inti hukum adalah kepentingan masyarakat yakni bersifat egositis adalah pahala dan manfaat, bersifat moralistis adalah kewajiban dan cinta. Kekuatan yang bersifat egositis ini adalah kekuatan-kekuatan yang membuat sesorang individu menuntut hak-haknya. Sedangkan kekuatan-kekuatan moral yang membuatnya merasa sebagai anggota dari kelompok sosial yang terikat pada berbagai kewajiban.

Teori ini memang berkaitan dengan kasus korupsi yang dibahas karena ketika bupati sleman ini melakukan korupsi maka itu merupakan sifat egositis dia sebagai makhluk individu, akan tetapi cara yang digunakannya untuk menuntut haknya malahan melanggar UU karena dianggap berlebihan terhadap apa yang seharusnya dia dapatkan. Dengana adanya perbuatan korupsi seperti ini maka kekuatan-kekuatan sosial masyarakat Sleman sebagai pihak yang berkepentingan dalam pengusutan kasus ini, ikut ambil bagian dalam pengusutan kasus ini sampai ke pengadilan.

6)   Gustav Radbruch[7]

Menurut Gustav Radbruch hukum memiliki tiga aspek yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Aspek kemanfaatan menunjuk pada tujuan keadilan yang memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum yang berisis keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Jika dilhat dari sisi nilai kepastian hukum dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Ibnu Subiyanto ini kemungkinan terpenuhi delik pidana yang diatur dalam UU tentang korupsi. Selanjutnya jika dilihat dari segi kemanfaatan, diharapkan dengan bagi terdakwa yang akan menjalani hukuman ini tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Akan tetapi tidak ada nilai kemanfaatan dari segi ekonomi oleh karena jumlah uang yang dikorupsikan tidak sebanding dengan yang dikembalikan oleh Ibnu Subiyanto kepada Negara. Sedangkan dalam kasus ini, belum memberikan rasa keadilan masyarakat oleh karena putusan pidana tidak sebanding dengan akibat yang dirasakan oleh masyarakat, yang mana uang Rp.10 miliar tersebut seharusnya digunakan untuk pengadaan buku ajar SD, SMP, dan SMA Dinas Pendidikan Sleman akan tetapi dengan tindakan korupsi tersebut maka menghambat akses pendidikan yang layak atau berkualitas bagi pelajar di lingkungan Kabupaten Sleman.

Dengan fakta seperti ini maka diharapkan minimal ada tiga subyek yang hendak memajukan kebaikan manusia yakni indivindu, kolektivitas dan kebudayaan.

7)   Roscoe Pound[8]

Roscoe Pound berpandangan bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial. Teori ini menekankan pada hukum dan kekuasaan.

Dikhotomi antara mereka yang berkuasa dengan mereka yang dikuasai. Karena yang memproduksi hukum adalah mereka yang ada dalam struktur kekuasaan, tidak mengherankan jika hukum cenderung memihak dan melayani kaum pemegang otoritas itu. Kepentingan.

Status quo cenderung mempertahankan kekuasaannya, sedangkan pendukung perubahan cenderung dianggap sebagai ancaman bagi ideologi kekuasaan ini.

Fokus utama Pound dengan konsep social engineering adalah interest balancing, dan karenanya yang terpenting adalah tujuan akhir dari hukum yang diaplikasikan dan mengarahkan masyarakat kearah yang lebih baik. Bagi Pound antara hukum dan masyarakat terdapat hubungan yang fungsional[9]. Oleh karena itu kehidupan hukum terletak pada karya yang dihasilkannya bagi dunia sosial, maka tujuan utama dalam social engineering adalah mengarahkan kehidupan social itu ke arah yang lebih maju.

Hukum sebagai sarana social engineering bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib dan keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan, atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Sifat hukum sebagai produk by design intelektual ilmiah dalam social engineering terlihat jelas dalam rincian persoalan yang menurut Pound wajib dilakukan oleh seorang ahli hukum sosiologis agar hukum dapat benar-benar efektif sebagai alat perubahan sosial.

8)   Nonet-Selznick[10]

Nonet-Selznick ini menekankan pada model hubungan antara hukum, Negara dan masyarakat. Tiga karakter hukum menurutnya yaitu

Pertama Jika hukum dikuasai oleh Negara maka akan tampil hukum yang represif yang menindas masyarakat. Makna hukum berkarakter represif ini, merupakan suatu metode yang digunakan oleh para  pejabat, untuk bertindak sewenang-wenang, terutama untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Tindakan tersebut berpijak pada hukum sebagai instrument yang disusun sedemikian rupa, guna mengamankan tindakan-tindakannya.

Kedua Jika hukum menutup diri terhadap kekuasaan dan realitas masyarakat maka akan tampil figur hukum yang otonom. Dalam hukum tipe ini aspek prosedural merupakan segala-galanya sehinga keadilan substantif tidak pernah tercapai.

Ketiga Jika hukum secara proposional menyerap aspirasi sosial dan mendayagunakan kekuasaan Negara secara efisien maka akan tampil figur hukum yang responsif[11].

Adapun ciri-ciri karakter represif, otonom dan responsife tersebut yaitu:

  1. Hukum represif yaitu :
    1. Institusi-institusi hukum langsung terbuka bagi kekuasaan politik, hukum diidentifikasikan dengan Negara dan tunduk kepada raison d’etat.
    2. Perspektif resmi mendominasi segalanya, dimana dalam perspektif ini penguasa cenderung untuk mengidentifikasikan kepentingannya dengan kepentingan masyarakat.
    3. Kesempatan bagi rakyat untuk mendapat keadilan, di mana mereka dapat memperoleh perlindungan dan jawaban atas keluhan-keluhan terbatas.
    4. Badan-badan pengawasan khusus, seperti polisi, misalnya dibentuk untuk memelihara tertib social untuk memaksakan kehendak penguasa.
    5. Adanya suatu rejim hukum ganda, yakni melembagakan keadilan kelas dengan mengkonsolidasikannya dan mengeahkan pola-pola subordinasi sosial; dan
    6. Hukum dan otoritas resmi dipergunakan untuk menegakkan kesesuaian budaya, yang merupakan fenomena yang dikenal sebagai moralitas hukum.
    7. Hukum otonom yaitu:
      1. Penekanan kepada aturan-aturan hukum sebagai upaya utama untuk mengawasi kekuasaan resmi dan tidak resmi;
      2. Terdapat pengadilan yang bebas yang tidak dapat dimanipulasi oleh dan dari kekuasaan politik dan ekonomi, serta memiliki otoritas khusus untuk mengadili pelanggaran hukum, baik pejabat maupun individu;
      3. Terpisahnya hukum dari politik, yakni para ahli hukum dan pengadilan adalah spesilisasi dalam menafsirkan dan menerapkan hukum.
      4. Pengadilan tidak dapat menjamin hukum itu adil, melainkan dapat mengusahakan agar hukum diterapkan secara adil.
      5. Hukum responsif yaitu:
        1. Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; dan
        2. Pentingnya watak kerakyatan (populis) baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.

 

 

9)   Monntesquiteu

Sistem hukum merupakan hasil dari kompleksitas berbagai faktor empiris dalam kehidupan manusia. Watak masyarakat menjadi salah satu penyebab suatu Negara memiliki seperangkat hukum atau strutur sosial dan politik tertentu. Ada dua faktor utama yang membentuk watak suatu masyarakat yaitu pertama, faktor fisik yang utama adalah iklim yang menghasilkan akibat-akibat fisiologis mental tertentu[12]. Selain faktor iklim, keadaan daratan, kepadatan penduduk dan daerah kekuasaan suatu masyarakat juga turut berpengaruh. Kedua, faktor moral yaitu seorang legislator yang baik, bisa membatasi pengaruh faktor fisik sekecil mungkin dan bahkan bisa membatasi akibat-akibat karena iklim tertentu. Dalam faktor moral ini terhimpun antara lain Agama, adat-istiadat, kebiasaan, ekonomi dan pedagangan, cara berpikir serta suasana yang tercipta dipengadilan.

Dalam tesis Montesquieu, faktor iklim dan lingkungan tidak saja berpengaruh pada watak manusia/masyarakat, tetapi juga pada sifat dan bentuk kegiatan, cara hidup masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial[13]. Teori lain dari Montesquieu yang amat terkenal adalah “trias politica”. Pengertian dasar trias politica adalah pengawasan (check and balances) dari suatu lembaga ke lembaga yang lain. Ini merupakan mekanisme yang dapat menjamin terwujudnya kehendak rakyat dalam sebuah masyarakat yang mempunyai pemerintah. Konsep Trias Politica adalah adanya pembagian kekuasaan Negara ke dalam fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pembagian kekuasaan dimaksud adalah untuk melakukan check dan balances antara ketiga lembaga tinggi negara tersebut. Jika dikaitkan dengan korupsi yang dilakukan oleh Bupati sleman, maka ini merupakan ketidak berfungsinya lembaga legislatife dalam melaksanakan hak pengawasannya dengan baik sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan yang pada akhirnya bermuara pada korupsi.

 

  1. B.   Kompleksitas Bekerjanya Hukum

Dalam pengusutan kasus korupsi ini, tentu saja ada hubungannya dengan kompleksitas bekerjanya hukum dalam hal ini lembaga pembuat Undang-Undang, lembaga penegak hukum dan pemegang peran serta pengaruh kekuatan sosial yang ikut mempengaruhi penegakkan hukumnya. Teori bekerjanya hukum ini, secara jelas digambarkan oleh Robert B.Seidman[14] yaitu

 

 

 

Lembaga pembuat Undang-Undang dalam hal ini yaitu eksekutif bersama-sama dengan legislatif.

Lembaga Penegak Hukum yang tergabung dalam catur wangsa (Polisi, jaksa, hakim dan pengacara) serta KPK.

Pemegang peran yakni DPRD. Kekuatan sosial dalam hal ini ialah masyarakat, lembaga masyarakat. Berbagai elemen penggiat antikorupsi terus mendorong penuntasan kasus yang melibatkan Bupati Sleman ini untuk dituntaskan. Dalam mengawasl kasus buku ini membutuhkan waktu kurang lebih selama empat tahun. Oleh karena kasus ini terungkap sejak tahun 2005 tapi baru diajukan ke pengadilan negeri pada bulan Mei 2009.

 

  1. III.      PENUTUP
  2. A.   Kesimpulan

Dari analisa kasus diatas maka, perbuatan korupsi Rp.10 miliar yang dilakukan oleh Bupati Sleman ibnu. Dimana dana tersbut seharusnya digunakan dalam rangka pengadaan buku ajar SD,SMP dan SMA dikategorikan penyalahgunaan wewenang yang diakibatkan oleh kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang dalam hak ini anggota legislatif DPR. Monntesquiteu mengemukakan faktor pengawasan (check and balances) dari suatu cabang ke cabang yang lain. Ini merupakan seharusnya mekanisme yang dapat menjamin terwujudnya kehendak rakyat dalam sebuah masyarakat yang mempunyai pemerintah. Konsep Trias Politica adalah adanya pembagian kekuasaan Negara ke dalam fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pembagian kekuasaan dimaksud adalah untuk melakukan check dan balances antara ketiga lembaga tinggi negara tersebut. Jika dikaitkan dengan korupsi yang dilakukan oleh Bupati sleman, maka ini merupakan ketidak berfungsinya lembaga legislatif dalam melaksanakan hak pengawasannya dengan baik sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan yang pada akhirnya bermuara pada korupsi.

Akan tetapi perlu diketahui bahwa orang yang melakukan korupsi ialah orang yang memiliki kesempatan karena kewenangannya. Apalagi sebagai seorang Bupati, tentu saja yang bersangkutan memiliki otoritas dalam pengelolaan anggaran suatu daerah akan tetapi otoritas ini seringkali disalahgunakan dalam pengelolaannya. Salah satunya penyelewengan dana yang seharunya digunakan oleh dalam rangka pengadaan buku ajar para para pelajar dilingkungan kabupaten Sleman.

Oleh karena itu, hendaknya ide pemiskinan korupsi ini perlu dikembangkan. Karena ketika hanya teori pemidanaan Absolut atau Pembalasan (retributive) yang merupakan sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi kejahatan sehingga orang yang salah harus dihukum. Maka hal itu tidak terlalu efektif apalagi jarak antara tuntutan dengan putusan sangat berbeda dan cenderung putusan atau vonis yang diambil lebih rendah dari tuntutan. Akan tetapi juga diperluka Teori Relatif atau Tujuan (Utilitarian). Yang mana dalam teori ini tidak hanya bertujuan untuk memuaskan tuntutan absolut (pembalasan) dari keadilan, tetapi pembalasan itu sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, teori itu disebut teori perlindungan masyarakat, Teori reduktif (untuk mengurangi frekuensi kejahatan) dan Teori tujuan.

Penjatuhan pidana terhadap bupati Sleman diambil bukan quia peccatum est (orang berbuat kejahatan) melainkan ne peccetur (agar orang tidak melakukan kejahatan). Teori Gabungan yang merupakan teori pemidanaan yang multifungsi) karena berguna dalam rangka sebagai pembalasan agar pelaku menderita, merehabilitasi dan juga sekaligus melindungi masyarakat[15].

Restorative justice juga diperlukan karena pelaku harus mengembalikan keadaan pada kondisi semula, keadilan bukan saja menjatuhkan sanksi namun memperhatikan keadilan bagi korban[16]. Pengembalian pada keadaan semula maksudnya ialah penyitaan semua harta benda pelaku korupsi untuk dikembalikan ke kas Negara. Kemungkinan tidak semua uang hasil korupsi Bupati Sleman ini bisa dikembalikan ke kas Negara karena mungkin sudah di gunakan sebagian oleh si terpidana akan tetapi minimal mengembalikan sebagin. Dan harus bisa dipastikan ketika uang hasil penyitaan itu sudah masuk ke kas Negara, maka harus segera dianggarkan kembali proyek pengadaan buku ajar SD, SMP, dan SMA Dinas Pendidikan Sleman. Supaya hak para pelajar untuk mendapatkan buku ajar yang berkualitas tidak terbengkalai terlalu lama.

 

  1. B.   Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka disarankan agar supaya:

1)   Memperbaiki faktor hukumnya dalam hal ini Undang-Undang Korupsi agar penjatuhan pidanya lebih ditekankan pada aspek pengembalian kerugian Negara dengan cara penyitaan semua aset terpidana korupsi. Sehingga ide pemiskinan koruptor ini menjadi penting karena selain untuk pengembalian sebagian atau seluruhnya kerugian Negara, juga sebagai pembelajaran bagi yang lain agar jangan ada yang mencoba-coba melakukan korupsi.

Selain dari pada itu, Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai alat penyelesaian konflik atau sengketa melainkan terutama sebagai alat untuk merespons kepentingan masyarakat. Sehingga diharapkan tugas hakim bukan hanya sebagai pewarta ajaran melainkan merespons berbagai tantangan sosial dan personal. Sehingga pertimbangan moral menggunakan nilai moral masyarakat setempat sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam kasus berat menjadi penting.

2)   Memperbaiki moralitas penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk hukum dalam hal ini eksekutif bersama-sama dengan legislatif  dan juga yang menerapkan hukumnya dalam hal ini yudikatif.

3)   Memperbaiki, menambah serta melengkapi sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum dalam kasus-kasus korupsi seperti ini. Oleh karena seringkali karena kelincahan atau kelebihan para koruptor, maka mereka bisa melarikan diri keluar negeri. Kemudian karena kekurangan dana serta fasilitas yang dimiliki oleh para penegak hukum maka tidak bias mengejar serta menangkap pelaku ke luar negeri, dan masih banyak hal-hal yang lain yang masih harus dilengkapi sebagai upaya mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

4)   Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkannya sanksi sosial terhadap para koruptor salah satunya dengan cara dikucilkan dari pergaulan sehari-hari.

5)   Peran faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup dapat terus dimaksimalkan sebagai tindakan pencegahan. Budaya anti korupsi harus terus dikembangkan dan dikumandangkan agar itu bias menjadi pola hidup masyarakat.

 

 

 IV.        DAFTAR PUSTAKA

 

Sosiologi Hukum, Magister Ilmu Hukum UKSW, Agustus 2010.

Bernard L.Tanya,dkk, Teori Hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Warassih, Esmi, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005

http://bataviase.co.id/detailberita-10513087.html, 14 Jan 2010

http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/teori-teori-pemidanaan.html

http://www.rezaalf.co.cc/2009/04/pidana-dan-pemidanaan.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[2] Sosiologi Hukum, Magister Ilmu Hukum UKSW, Agustus 2010, hal 12, slide 47

[3] Sosiologi Hukum, Magister Ilmu Hukum UKSW, Agustus 2010, hal 12, slide 45

[4] Sosiologi Hukum, Magister Ilmu Hukum UKSW, Agustus 2010, hal 14, slide 53

[5] Sosiologi Hukum, Magister Ilmu Hukum UKSW, Agustus 2010, hal 14, slide 44

[6] Sosiologi Hukum, Magister Ilmu Hukum UKSW, Agustus 2010, hal 14, slide 56

[7] Sosiologi Hukum, Magister Ilmu Hukum UKSW, Agustus 2010, hal 15, slide 58

[8] Sosiologi Hukum, Magister Ilmu Hukum UKSW, Agustus 2010, hal 21, slide 79

[9] Bernard L.Tanya,dkk, Teori Hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal.161.

[10] Sosiologi Hukum, Magister Ilmu Hukum UKSW, Agustus 2010, hal 24, slide 93

[11] Bernard L.Tanya,dkk, Teori Hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal.204

[12] Sosiologi Hukum, Magister Ilmu Hukum UKSW, Agustus 2010, hal 11, slide 44

[13] Bernard L.Tanya,dkk, Teori Hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal.82

[14] Warassih, Esmi, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis,  PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal 12